Lingkup.id, Tasikmalaya — Warga Kabupaten Tasikmalaya diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya modus penipuan yang mengatasnamakan Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., melalui pesan aplikasi WhatsApp.
Belakangan ini, sejumlah masyarakat menerima pesan dari akun yang menggunakan nama dan foto Wakil Bupati dengan dalih menawarkan bantuan, bahkan ada yang sampai meminta sejumlah uang kepada calon korban.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan dirinya tidak pernah terlibat ataupun mengirimkan pesan dengan isi serupa. Ia menyebut tindakan tersebut merupakan penipuan murni yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.
“Saya pastikan itu bukan saya. Saya tidak pernah menawarkan bantuan di luar ketentuan peraturan yang berlaku,” tegas Asep Sopari.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pesan dari nomor mencurigakan yang memakai profil atau foto dirinya. “Mohon masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya. Banyak pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui kanal resmi menegaskan bahwa tidak ada pejabat daerah yang menawarkan bantuan, meminta sumbangan, atau mengajukan permintaan dana di luar prosedur resmi pemerintahan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Tasikmalaya memberikan beberapa imbauan kepada masyarakat :
1. Abaikan pesan mencurigakan. Jangan menanggapi pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah, terutama jika berisi tawaran bantuan atau permintaan transfer uang.
2. Verifikasi informasi. Pastikan seluruh informasi hanya melalui saluran komunikasi resmi milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Segera lapor. Bila menemukan atau menjadi korban penipuan, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau aparat berwenang.
Kasus pencatutan nama pejabat ini menjadi peringatan penting agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap segala bentuk komunikasi digital yang melibatkan permintaan uang atau janji bantuan. Kewaspadaan adalah benteng utama untuk menghindari kerugian akibat tindak kejahatan siber.
