Seluruh informasi tentang bisnis dan ekonomi
Lingkup.id, SUBANG – Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Subang (TRS), Lukman Nurhakim, menegaskan kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Hal itu disampaikannya saat melakukan evaluasi kinerja di Cabang Pabuaran. Menurut Lukman, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja Tim Non Revenue Water (NRW), tim khusus yang bertugas
Lingkup.id, SUBANG – Komisi III DPRD Kabupaten Subang meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang mempublikasikan data pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan transparansi sekaligus melindungi hak masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi
Lingkup.id, SUBANG – Komisi III DPRD Kabupaten Subang hari ini, Senin (06/07/2026), memanggil para pengembang perumahan (developer) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang untuk membahas rendahnya penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul masih banyaknya pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan
Lingkup.id, SUBANG – Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH) Subang menyoroti masih rendahnya penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Subang. KPKH menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta sosialisasi aturan yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang yang dihimpun KPKH
Lingkup.id, SUBANG – Penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang perumahan di Kabupaten Subang masih jauh dari target. Dari total 137 kawasan perumahan yang tercatat, baru 26 pengembang yang telah menyerahkan Fasos dan Fasum kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Artinya, masih terdapat 111 kawasan perumahan yang belum menuntaskan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Lingkup.id, SUBANG – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang, A. Fauzi Ridwan, meminta Pemerintah Kabupaten Subang segera mengambil langkah tegas terhadap pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. Menurut Fauzi, lambatnya proses serah terima fasos dan fasum tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga merugikan masyarakat
Lingkup.id, SUBANG – Penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang perumahan di Kabupaten Subang masih jauh dari harapan. Dari total 137 perumahan yang tercatat, baru 26 pengembang (developer) yang telah menyerahkan Fasos dan Fasum kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Berdasarkan data yang disampaikan, penyerahan Fasos dan Fasum terjadi secara bertahap, yakni pada 2014
Lingkup.id – Lima tahun perjalanan Holding Ultra Mikro (UMi) yang mengintegrasikan BRI, Pegadaian, dan PNM menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan akses keuangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik PNM. Sejak dibentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro menjadi strategi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui
Lingkup.id, SUBANG – Pengadaan buku pelajaran di lingkungan sekolah Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme pengadaan yang diduga tidak berjalan secara profesional dan berpotensi mengurangi kebebasan sekolah dalam menentukan penyedia buku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan buku pelajaran di sejumlah sekolah disebut-sebut terpusat
Lingkup.id, SUBANG – Perumda Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang kembali mencatatkan capaian positif berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian menunjukkan perusahaan daerah tersebut berhasil mempertahankan tren peningkatan kinerja dan tetap berada dalam kategori “Sehat”. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap empat aspek utama, yakni aspek keuangan, pelayanan,