November 16, 2026
Bandung, Jawa Barat
Bisnis Informasi Jawa Barat Nasional & Internasional Otomotif Pemerintah Sosial & Gaya Hidup Subang Teknologi

Tuntutan FMSB dan Pernyataan Menperin RI Sejalan, Andi Lukman Pertanyakan Respons BYD Terhadap Suara Masyarakat

Lingkup.id SUBANG – Kesamaan tuntutan Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) dengan pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji terkait penyerapan tenaga kerja lokal di PT BYD Auto Indonesia menjadi sorotan Forum Arus Bawah. Andi Lukman Hakim mempertanyakan mengapa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi seolah belum mendapatkan perhatian yang sama.

Menurut Andi, substansi tuntutan FMSB dalam aksi di kawasan industri BYD pada 28 Oktober 2026 lalu sebenarnya sejalan dengan pesan yang disampaikan Menteri Perindustrian saat mengunjungi fasilitas manufaktur BYD di Kabupaten Subang, beberapa waktu lalu.

Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal agar investasi besar yang masuk ke Kabupaten Subang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Andi menilai, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang menyampaikan aspirasi, melainkan bagaimana tuntutan masyarakat mendapatkan ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti.

“Saya menilai pernyataan Menteri Perindustrian dengan apa yang disampaikan Forum Masyarakat Subang Bersatu itu sebenarnya sama. Cuma berbeda orang yang menyampaikan. Menteri punya jabatan, sementara FMSB berbicara sebagai masyarakat yang menyuarakan kepentingan warga. Jangan sampai karena yang menyampaikan masyarakat atau ormas, kemudian aspirasinya dianggap sebelah mata,” ujar Andi, Senin (16/11/2026).

Ia menyebut, aksi FMSB yang disuarakan Megi Akbar Setiawan merupakan bagian dari upaya masyarakat menyampaikan harapan agar keberadaan industri BYD turut membuka kesempatan kerja lebih luas bagi warga lokal.

Karena itu, Andi mempertanyakan mengapa persoalan tersebut seolah kembali menjadi perhatian setelah Menteri Perindustrian datang langsung dan menyampaikan dorongan serupa kepada perusahaan.

“Kan yang melakukan orasi itu Megi Akbar Setiawan, yang menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Subang. Kenapa ketika masyarakat yang berbicara justru seolah dipandang sebelah mata? Padahal substansi yang disampaikan sama, yakni bagaimana tenaga kerja lokal bisa mendapatkan kesempatan lebih besar,” katanya.

Baca juga :  Kepala Disdikbud Subang Buka Ruang Kritik untuk Kepala Sekolah, Masukan Dikumpulkan Tanpa Nama

Sorotan tersebut mengemuka setelah Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengunjungi fasilitas manufaktur BYD di Subang. Dalam kesempatan itu, Sarmuji menyampaikan sejumlah harapan pemerintah kepada perusahaan, salah satunya peningkatan penyerapan tenaga kerja asal daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan Sarmuji, jumlah pekerja BYD saat ini mencapai sekitar 6.000 orang. Sekitar 80 persen di antaranya berasal dari Jawa Barat, sementara 30 persen merupakan warga Kabupaten Subang.

Meski menilai komposisi tersebut sudah cukup adil, Sarmuji tetap mendorong agar jumlah pekerja asal Subang terus ditingkatkan.

Peningkatan tersebut dinilai perlu dibarengi penguatan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan industri kendaraan listrik.

Selain itu, Sarmuji mendorong BYD mempercepat pemenuhan target kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai 20.000 orang seiring peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah juga mengharapkan adanya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga secara bertahap kebutuhan tenaga kerja yang selama ini masih didukung tenaga asing dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

Bagi Andi, pernyataan tersebut semakin memperlihatkan bahwa tuntutan yang disampaikan masyarakat melalui FMSB memiliki substansi yang sama dengan perhatian pemerintah terhadap investasi dan kesempatan kerja lokal.

Ia menegaskan, kritik terhadap perusahaan bukan berarti masyarakat menolak investasi. Sebaliknya, aspirasi tersebut merupakan bentuk harapan agar investasi besar yang hadir di Subang mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

“Apalagi, BYD merupakan salah satu investasi industri besar yang kehadirannya membawa harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan industri kendaraan listrik di Kabupaten Subang,” ujarnya.

Andi berharap pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan elemen masyarakat dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya harus menunggu pejabat pemerintah pusat datang terlebih dahulu agar aspirasi mereka mendapatkan perhatian.

Ia juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat dan elemen sipil memiliki peran sebagai ruang penyampaian aspirasi warga, terutama ketika menyangkut kepentingan publik.

Baca juga :  Berbagi Keberkahan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Bagi Takjil Gratis Untuk Masyarakat

“Sebab, fungsi organisasi masyarakat dan elemen sipil salah satunya adalah menjadi ruang penyampaian aspirasi warga ketika terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan publik,” tuturnya.

Lebih jauh, Andi berharap kesamaan substansi antara tuntutan FMSB dan pernyataan Menteri Perindustrian tidak berhenti menjadi perdebatan mengenai siapa yang lebih dahulu menyampaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, hal terpenting adalah memastikan dorongan peningkatan tenaga kerja lokal diwujudkan melalui kebijakan dan langkah konkret.

Di antaranya keterbukaan informasi rekrutmen, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan keterampilan bagi masyarakat Subang, serta penyediaan mekanisme komunikasi yang mudah diakses warga.

“Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana dorongan tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret. Misalnya, melalui keterbukaan informasi rekrutmen, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan keterampilan bagi masyarakat Subang, serta mekanisme komunikasi yang dapat diakses oleh warga,” katanya.

Ia juga menilai data 30 persen pekerja asal Subang yang disampaikan Menteri Perindustrian perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Masyarakat perlu memperoleh informasi lebih jelas mengenai komposisi tenaga kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, kualifikasi yang dibutuhkan, hingga peluang penambahan pekerja lokal ke depan.

Dengan begitu, pembahasan mengenai penyerapan tenaga kerja tidak hanya berhenti pada persentase, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk bekerja di industri yang berdiri di daerahnya sendiri.

Andi berharap investasi dan kepentingan masyarakat tidak ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kalau memang ada investasi besar di Subang, tentu harapannya masyarakat juga mendapatkan manfaat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus dihargai dan ditindaklanjuti, bukan dilihat siapa yang menyampaikannya,” pungkasnya.(HR)

Lingkup.id Banner Iklan 960 x 150 px