Lingkup.id, SUBANG – Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) kembali menyoroti persoalan aktivitas pembangunan dan operasional gudang di atas lahan seluas 11 hektare di Kabupaten Subang yang diduga belum menuntaskan seluruh persyaratan perizinan.
FMSB menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, sebelumnya DPRD Kabupaten Subang melalui Komisi I dan Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pembahasan itu, disepakati bahwa aktivitas di lokasi harus dihentikan sementara hingga seluruh proses perizinan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, sidak lapangan dan penyegelan lokasi disebut telah dilakukan pada 1 Oktober 2026 lalu.
Namun, FMSB menyoroti dugaan masih berlangsungnya aktivitas di lokasi meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan surat teguran pertama pada 26 September dan surat teguran kedua pada 30 Oktober 2026.
Perwakilan FMSB, Megi Akbar, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus konsisten dalam menegakkan aturan. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap investor maupun perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Subang.
“Kami pada prinsipnya tidak pernah menolak investasi yang masuk ke Kabupaten Subang. Justru kami mendukung investasi karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi investasi harus berjalan sesuai aturan, jangan sampai kepentingan investasi justru mengabaikan ketentuan perizinan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Megi, persoalan gudang seluas 11 hektare tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menunjukkan ketegasan terhadap setiap pelaku usaha.
Terlebih, persoalan itu sebelumnya telah dibahas melalui forum resmi DPRD dan melibatkan sejumlah instansi teknis. Karena itu, hasil kesepakatan RDP semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.
“Kalau sudah ada kesepakatan dalam RDP, kemudian sudah ada teguran dari pemerintah, maka harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai aturan hanya berhenti di atas kertas, sementara aktivitas di lapangan justru masih berjalan,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan, FMSB juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap pihak yang melakukan pelaporan dan pengawasan atas aktivitas di lokasi tersebut.
Dugaan intimidasi itu disebut diterima oleh Nurdin melalui aplikasi pesan singkat. FMSB mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait kejadian tersebut untuk menjadi bahan apabila diperlukan dalam proses hukum.
Megi menegaskan, segala bentuk dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan maupun menjalankan fungsi pengawasan tidak boleh dibiarkan.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional. Jika memang ada dugaan intimidasi, tentu harus ditelusuri dan dibuktikan. Masyarakat tidak boleh merasa takut ketika menyampaikan aspirasi atau melaporkan dugaan pelanggaran,” katanya.
FMSB menyebut pihaknya juga telah memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dalam proses penanganan persoalan tersebut.
Tidak berhenti di tingkat daerah, FMSB bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pemerintah pusat melalui pengaduan maupun RDP dengan Komisi XII DPR RI apabila penanganannya di daerah menemui hambatan.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dugaan pelanggaran perizinan dan pengawasan aktivitas usaha di Kabupaten Subang mendapatkan perhatian lebih luas.
Di sisi lain, FMSB menegaskan bahwa keberadaan investasi di Kabupaten Subang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pelaku usaha daerah.
“Kami ingin investasi di Subang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian, UMKM juga harus mendapatkan ruang. Tetapi jangan sampai atas nama investasi, persoalan perizinan dan aturan hukum justru diabaikan,” pungkasnya.
FMSB berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait tidak berhenti pada penerbitan surat teguran, tetapi memastikan seluruh ketentuan dipatuhi sebelum aktivitas usaha kembali berjalan.
Bagi FMSB, penegakan aturan bukan berarti menghambat investasi, melainkan memastikan iklim investasi di Kabupaten Subang berjalan sehat, transparan, memberikan kepastian hukum, serta tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal.(HR)
