Lingkup.id, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan meminta klarifkasi startup teknologi akuakultur eFishery terkait dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan.
Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) mengungkap sebanyak 100 karyawan eFishery mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari 2025. Pemangkasan karyawan diperkirakan terus berlanjut, yang mengarah pada penutupan perusahaan.
Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, menyebutkan eFishery telah memberhentikan 100 karyawan. Gelombang PHK yang lebih besar diperkirakan terjadi pada Februari, seiring dengan penutupan perusahaan.
“Untuk gelombang pertama ini di Januari ada 100, itu karyawan mayoritas kontrak. Dan ya, kita dengar kabar Februari ini akan ada yang lebih besar lagi gelombang-nya gitu, yang mengarah ke penutupan perusahaan,” ujar Icad di Kantor Kemenaker.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sapaan akrabnya, berencana meminta klarifikasi ke eFishery ketika sudah mendapatkan undangan resmi.
“Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana, minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa. Mungkin minggu depan, [tapi] tergantung undangan kawan-kawan lah. Kami juga enggak mau seperti jelangkung ya datang tidak diundang,” katanya usai menerima audiensi Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
“Indikasinya yang kita baca juga, untuk menghindari pembayaran THR,” lanjutnya.
Icad mengungkap, nasib ribuan karyawan eFishery yang masih terikat kontrak saat ini tidak jelas. Dia mengaku, ada informasi mengenai adanya PHK massal pada Februari 2025.
“Bahkan operasional untuk support karyawan sendiri belum jalan. Ada yang belum bisa pulang dari Kalimantan, Surabaya, ke tempat homebasenya padahal itu penugasan,” ungkap Icad, Kamis (23/1/2025).
Meski di-PHK, Icad menegaskan pesangon karyawan masih dibayar oleh perusahaan. Ia berharap manajemen dapat melanjutkan operasional eFishery.
“Informasi rumor PHK semakin menguat karena banyak pihak anonim mengatakan bahwa ada rencana yang disusun sebagai opsi utama, yaitu untuk melikuidasi perusahaan, dan plannya adalah PHK massal sebelum bulan Februari,” jelasnya.
Startup ini bekerja sama dengan puluhan ribu pembudidaya ikan dan udang. Saat ini, banyak pembudidaya mengalami kesulitan dalam mengakses pakan.
Sebelumnya, pada Juli 2024, eFishery telah mengumumkan adanya PHK sebagai bagian dari restrukturisasi dan perubahan strategi bisnis perusahaan.
Corporate Communications Manager eFishery, Satrio Sih Pinandhito Muhammad Chairil, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan yang matang dan perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada karyawan yang terdampak, termasuk bantuan pencarian kerja dan layanan konseling.
Namun, pada Januari 2025, muncul laporan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan di eFishery, dengan nilai mark up mencapai Rp 9 triliun. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan karyawan mengenai potensi PHK massal sebagai dampak dari masalah tersebut.
Serikat Pekerja Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN), yang mewakili karyawan eFishery, mendesak manajemen untuk membatalkan rencana PHK massal dan meninjau ulang lini bisnis perusahaan demi menyelamatkan sekitar 1.800 pekerja.
Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, menekankan bahwa mayoritas pekerja eFishery tidak terlibat dalam dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut.
Ia juga menyoroti dampak dari penghentian operasional di lapangan terhadap para pembudidaya ikan, petambak, dan konsumen dalam ekosistem eFishery.
Banyak pembudidaya kini kesulitan mendapatkan pakan, terganggu arus kasnya, terlilit utang, serta tidak bisa menemukan akses pasar yang biasanya disediakan oleh eFishery.
Baca juga: Karyawan eFishery Gelar Aksi Damai Menolak PHK Massal
