Lingkup.id, Tasikmalaya – Ribuan ruang kelas di Kabupaten Tasikmalaya kini dalam kondisi rusak, sebagian bahkan tak lagi layak digunakan. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terus berjuang mencari solusi dengan melobi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar program revitalisasi sekolah bisa diperluas.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, komunikasi intensif dengan Kemendikbudristek terus dilakukan untuk memperjuangkan bantuan revitalisasi ruang belajar di berbagai sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Kami sudah bertemu langsung dengan pihak kementerian untuk membahas peluang tambahan bantuan. Tujuannya agar ruang kelas yang rusak segera diperbaiki dan kegiatan belajar berjalan dengan baik,” ujar Asep, Kamis (16/10/2025).
Asep menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan banyaknya sekolah rusak di wilayahnya.
Menurutnya, lebih dari 1.000 SD dan 300 SMP tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemkab tak bisa memperbaiki semua sekolah sekaligus.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan cukup. Karena itu kami berupaya mencari dukungan dari pusat,” jelasnya.
Tahun ini, Pemkab Tasikmalaya bersyukur karena lebih dari 150 SD sudah menerima bantuan revitalisasi ruang kelas. Namun, Asep menegaskan perjuangan belum berakhir.
“Kami akan terus berikhtiar agar lebih banyak sekolah mendapatkan bantuan di tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, menyebutkan berdasarkan data Dapodik, sekitar 268 dari 300 SMP mengalami kerusakan ringan hingga berat.
“Kondisi bangunan memang cukup memprihatinkan. Banyak yang rusak berat, tapi kami terus berupaya agar bisa mendapat bantuan bertahap,” ujarnya.
Kepala Bidang SD, Ahmad Solihin, menambahkan bahwa seluruh sekolah rusak telah diajukan untuk memperoleh bantuan perbaikan, termasuk melalui sistem Dapodik dan platform Krisna yang menjadi acuan pemerintah pusat.
“Hasilnya mulai terlihat, tahun ini ada 53 ruang kelas diperbaiki lewat bantuan pusat. Namun masih banyak sekolah yang belum tersentuh, seperti SDN Curugtelu di Kecamatan Culamega dan SDN Pantilaksana di Kecamatan Cipatujah,” jelasnya.
Ahmad menilai, jika tiap tahun hanya sekitar 50 sekolah mendapat bantuan, maka butuh waktu hampir dua dekade untuk merampungkan seluruh perbaikan.
“Kami berharap bantuan pusat bisa terus bertambah agar anak-anak bisa belajar di ruang yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Langkah Pemkab Tasikmalaya ini menjadi harapan bagi ribuan siswa di pelosok desa yang masih belajar di ruang kelas rapuh. Pemerintah daerah pun bertekad terus mengetuk pintu kementerian agar hak pendidikan yang layak bagi seluruh anak Tasikmalaya bisa segera terwujud.
