Lingkup.id – Ada alarm serius yang mulai berbunyi di dunia olahraga Jawa Barat. Bukan soal kekalahan di arena pertandingan, melainkan ancaman yang jauh lebih berbahaya: mandeknya sistem pembinaan akibat anggaran Porprov yang belum juga cair.
Masalah ini tidak lagi sekadar persoalan administrasi keuangan. Yang kini menjadi sorotan adalah lemahnya komunikasi dan minimnya kepastian antara KONI Jawa Barat dengan pemerintah provinsi. Di ruang publik, situasi ini memunculkan kesan adanya hubungan yang tidak harmonis antara pimpinan olahraga dan kepala daerah. Ketika komunikasi tidak terlihat terbuka, publik akan membangun persepsinya sendiri.
Dan yang paling dirugikan dari tarik-ulur ini bukan para pejabat, melainkan atlet.
Mereka tetap berlatih setiap hari, menjaga fisik, mental, dan disiplin, tetapi masa depannya justru digantung tanpa kepastian. Padahal Porprov bukan hanya agenda seremonial dua tahunan. Ajang ini adalah jantung pembinaan olahraga Jawa Barat, tempat lahirnya atlet-atlet menuju PON, bahkan level nasional dan internasional.
Jika Porprov terganggu, maka rantai pembinaan ikut terguncang.
Dampaknya mulai terasa. Beberapa cabang olahraga seperti renang dan atletik disebut mulai kehilangan atlet potensial yang memilih pindah ke daerah lain demi mendapatkan kepastian masa depan. Ini bukan lagi ancaman teoritis eksodus atlet perlahan mulai terjadi.
Pertanyaannya kini tajam apakah Jawa Barat rela kehilangan atlet-atlet terbaiknya hanya karena kegagalan membangun komunikasi dan menyelesaikan persoalan anggaran?
Ironisnya, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai lumbung prestasi olahraga nasional. Tiga kali juara umum PON bukan diraih dalam semalam, melainkan melalui sistem pembinaan panjang yang konsisten. Namun reputasi besar itu bisa runtuh perlahan jika hari ini pembinaan mulai kehilangan arah.
Yang lebih berbahaya, ketidakjelasan anggaran menciptakan efek domino. Pelatih kehilangan kepastian program, pengurus cabang olahraga mulai kesulitan menyusun agenda, dan atlet hidup dalam kecemasan. Dalam dunia olahraga prestasi, situasi seperti ini bisa menghancurkan motivasi dan mental bertanding.
Di titik ini, semua pihak harus berhenti mempertahankan ego sektoral.
KONI Jawa Barat dituntut lebih agresif membuka ruang komunikasi dan memastikan kepentingan atlet menjadi prioritas utama. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap olahraga, bukan sekadar hadir saat prestasi diraih.
Karena jika situasi ini terus dibiarkan, yang hilang bukan hanya Porprov yang tertunda. Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi atlet Jawa Barat dan status Jabar sebagai barometer olahraga nasional.
Olahraga tidak bisa dibangun dengan gengsi dan tarik-ulur kepentingan. Atlet membutuhkan kepastian, bukan polemik. Dan waktu terus berjalan.***
Penulis : Epriyanto Kasmuri ( Ketua DPD PERBASI Jabar dan Pengusaha )
