Lingkup.id, Bandung – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional jangka panjang. Namun, upaya mewujudkan kemandirian pangan dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada sektor pertanian darat.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan pangan nasional, sejalan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kampung nelayan memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai sentra produksi pangan laut, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat pesisir dan penguatan distribusi logistik nasional.
“Ketahanan pangan tidak bisa dipahami secara sempit. Laut menyediakan sumber protein, jalur distribusi, dan lapangan kerja. Karena itu, pembangunan kampung nelayan harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional,” ujar Prof. Achmad Tjachja di Bandung, Senin (12/01/26).
Ia menilai, visi kemandirian pangan Presiden Prabowo akan lebih optimal apabila didukung oleh modernisasi sektor perikanan laut melalui pendekatan terintegrasi, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik.
Menurut Prof. Achmad Tjachja, penguatan kampung nelayan harus disertai pemanfaatan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan. Dalam konteks tersebut, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperluas akses teknologi ke wilayah pesisir, mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal berteknologi efisien, hingga penguatan fasilitas cold storage dan rantai logistik dingin.
“Teknologi maritim harus benar-benar dirasakan nelayan kecil agar produktivitas meningkat dan risiko kerja di laut dapat ditekan,” ujarnya.
Selain teknologi, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan perikanan modern. Ia menilai peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) perlu diperkuat dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi nasional.
“Data oseanografi menjadi kunci efisiensi penangkapan ikan, keselamatan pelayaran, hingga adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut. Karena itu, dukungan anggaran Pushidrosal perlu ditingkatkan,” kata Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI) tersebut.
Besarnya peran laut juga tercermin dari kontribusinya terhadap perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menjadikan laut sebagai tulang punggung logistik Indonesia.
Di sektor ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS, dengan impor sekitar 300 juta dolar AS. Capaian ini menghasilkan surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari 3 miliar dolar AS.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyerap sekitar 2,4 hingga 3 juta nelayan aktif, mayoritas nelayan kecil, dengan dukungan lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan berskala kecil. Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas produksi perikanan nasional.
Pada 2025, produksi perikanan nasional tercatat melampaui 25 juta ton dan ditargetkan terus tumbuh pada 2026 melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi.
Prof. Achmad Tjachja menegaskan, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk peran perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menghasilkan inovasi yang aplikatif bagi nelayan.
“Inovasi riset kelautan harus turun ke lapangan dan menjadi bagian dari kebijakan Astacita agar pembangunan kampung nelayan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 berada di atas angka 100, yang menunjukkan pendapatan nelayan relatif mampu menutup biaya produksi. Meski demikian, ia menilai perlindungan nelayan masih perlu diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, jaminan sosial, dan perluasan akses pasar.
Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi, data yang akurat, serta penguatan kampung nelayan, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
