Lingkup.id, Bandung – National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat menggelar Penataran Wasit Cabang Olahraga (Cabor) Bulutangkis dan Renang di Hotel Ibis Bandung Trans Studio, Senin (22/9/2025). Kegiatan ini diikuti 54 peserta yang merupakan perwakilan dari 27 pengurus cabang kota/kabupaten.
Penataran ini menjadi langkah awal NPCI Jabar dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang perwasitan, khususnya jelang agenda multi event seperti Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) Jawa Barat 2026.
“Kami berharap penataran ini bisa menambah wawasan para wasit di dua cabor. Ke depan, NPCI Jabar berencana memperluas cakupan hingga 16 cabor dengan durasi pelatihan lebih panjang,” ujar Kepala Biro Pertandingan dan Wasit NPCI Jabar, Ade Agus Setiawan.
Menurut Ade, penataran ini sekaligus menjadi basis pendataan wasit untuk kebutuhan event resmi NPCI. Peserta yang mengikuti kegiatan juga akan mendapatkan lisensi dan sertifikasi sebagai bekal memimpin pertandingan.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Tata Mulyana dari bidang perwasitan PBSI Kota Bandung untuk cabor bulutangkis, serta Boni Achmad Syaban, pakar coaching clinic swimming dari Pengprov Akuatik Jabar.
Dalam materinya, Tata menekankan pentingnya pemahaman aturan khusus bulutangkis difabel, termasuk klasifikasi kursi roda (WH1, WH2) dan standing class. Sementara Boni membahas peraturan pararenang yang memiliki klasifikasi berbeda berdasarkan kondisi fisik, penglihatan, hingga intelektual atlet.
“Ini adalah penataran wasit pertama di bawah kepengurusan baru NPCI Jabar. Harapannya, dengan SDM yang lebih mumpuni, pertandingan di level daerah hingga nasional bisa berjalan lebih profesional,” tambah Ade.
Sementara itu Tata Mulyana, pengurus bidang perwasitan PBSI Kota Bandung, menjelaskan dengan durasi hanya 1 sampai 2 jam, saya hanya bisa menyampaikan garis besarnya saja. Meski esensi tidak hilang, materi yang seharusnya mendalam jadi terbatas. Dalam paparannya, Tata mengupas 17 aturan wasit bulutangkis khusus untuk NPCI Jabar, termasuk perbedaan nomor bagi atlet difabel. Ia menjelaskan adanya kelompok kursi roda (WH1, WH2), standing lower (SL3, SL4), standing upper (SU), serta short stature (SS6) yang biasa dipertandingkan di ajang Paralimpiade dan ParaGames.
“Materi inti saya adalah pemahaman peraturan pertandingan, penggunaan kosa kata yang harus dipahami pemain, serta perbedaan usia dan permainan. Saya berharap hasil penataran ini bisa dipraktikkan langsung, dan para peserta berani memimpin pertandingan,” tambah Tata.
Sementara itu, narasumber cabor renang, Boni Achmad Syaban dari Pengprov Akuatik Jabar, menegaskan aturan pararenang hampir sama dengan renang non-difabel. Bedanya, terdapat klasifikasi khusus berdasarkan kondisi atlet, mulai dari S1–S10 untuk disabilitas fisik, S1–S13 untuk gangguan penglihatan, hingga S14 bagi disabilitas intelektual.
Menurut Boni, aturan tersebut sudah menyesuaikan kondisi atlet, termasuk toleransi bagi penyandang tunagrahita yang emosinya kerap tidak stabil. “Kadang saat perlombaan dia tenang, tapi bisa tiba-tiba tantrum. Karena itu pelatih bahkan orangtua harus mendampingi langsung di kolam untuk meredam emosi yang meledak,” jelasnya.***(Red)
