Lingkup.id, Tasikmalaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai strategi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya justru menuai sorotan tajam. Sejumlah persoalan ditemukan Pergerakan Solidaritas Umat (PSU), mulai dari kualitas makanan, standar higienis, hingga dugaan kepentingan politik.
Koordinator PSU, Septyan Hadinata, menilai implementasi program MBG masih jauh dari tujuan semula. “Menu yang dibagikan belum memenuhi standar gizi. Bahkan ada kasus makanan basi diberikan ke balita posyandu di Desa Mekarwangi, Cisayong. Ini jelas membahayakan kesehatan,” ungkapnya.
Selain kualitas, PSU juga menyoroti aspek ekonomi lokal. Menurut Septyan, alih-alih memberdayakan UMKM kuliner di daerah, pelaksanaan MBG justru disebut-sebut terkait kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan. “Faktanya, ada indikasi pengelolaan dikaitkan dengan afiliasi politik. Jika benar, ini berbahaya karena program rakyat dijadikan alat politik,” tegasnya.
PSU juga mempertanyakan standar tenaga dapur. Berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2013, penjamah makanan wajib memiliki sertifikat resmi. Namun, hingga kini belum jelas apakah tenaga MBG memenuhi syarat tersebut. “Jika tidak, ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat,” kata Septyan.
Atas berbagai temuan tersebut, PSU mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total. Mereka meminta standar gizi diperketat, seluruh tenaga dapur wajib bersertifikat, serta menolak segala bentuk monopoli dan politisasi.
“Program MBG harus kembali ke tujuan awal: meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, bukan dijadikan proyek politik,” tegas Septyan.
Sorotan PSU tak luput dari perhatian DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ketua DPRD, Budi Ahdiyat, mengakui ada potensi penyalahgunaan di lapangan. “Memang ada panggilan tim MBG kepada teman-teman partai untuk ikut mengawal agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Senada, anggota Fraksi Gerindra Usman Kusmana menegaskan partainya hanya berperan dalam pengawalan program. “Kalau Gerindra tidak ikut mengawal, justru salah. Ini kan program prioritas Presiden, jadi harus sukses,” katanya.
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah pengawasan. “Saya sudah perintahkan bagian hukum Setda membentuk Satgas MBG. Program strategis nasional ini harus dipastikan berjalan dengan baik dan benar,” ucap Cecep.
