Lingkup.id, SUBANG – Polemik besaran pembayaran Iuran Pengembangan Madrasah (IPM) dan Sumbangan Pengembangan Madrasah (SPM) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Subang terus menjadi perhatian masyarakat.
Munculnya informasi mengenai pengelompokan nominal pembayaran berdasarkan sejumlah grade memunculkan pertanyaan terkait dasar penetapan biaya, mekanisme pemungutan, hingga peruntukan dana yang dihimpun dari siswa maupun orang tua wali.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Subang didesak mengambil langkah konkret dengan melakukan pengawasan dan meminta penjelasan langsung dari pihak madrasah.
Sebagai instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah, Kemenag diharapkan tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Terlebih, apabila mekanisme pembayaran tidak disertai kejelasan mengenai dasar kebijakan, sifat pembayaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana, kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi membuka celah terjadinya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, bahkan menjadi ajang pungutan liar (pungli).
Berdasarkan foto informasi yang beredar, terlihat layar bertuliskan “Grade Pembayaran IPM & SPM”. Dalam tampilan tersebut, nominal IPM dibagi menjadi enam tingkatan.
Grade I tercantum untuk nominal kurang dari Rp1.800.000, Grade II sebesar Rp1.800.000, Grade III Rp2.600.000, Grade IV Rp3.200.000, Grade V Rp3.600.000, serta Grade VI dengan nominal lebih dari Rp3.600.000.
Sementara pada bagian SPM tercantum nominal sebesar Rp125.000.
Namun, informasi tersebut belum menjelaskan secara rinci dasar penetapan masing-masing grade, apakah berlaku bagi seluruh siswa, bagaimana mekanisme penentuan nominalnya, serta apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau sukarela.
Kemenag Diminta Jangan Sekadar Menunggu Laporan
Pemerhati Pendidikan Subang, Yulia, menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi pembiayaan pendidikan kepada orang tua dan wali murid.
“Kejelasan mengenai setiap komponen pembayaran sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Orang tua perlu mengetahui secara jelas dasar dari setiap nominal yang dibebankan maupun dimintakan kepada siswa,” kata Yulia.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pihak Kemenag. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga perlu memastikan praktik di lapangan berjalan sesuai aturan.
Kemenag diharapkan melakukan penelusuran terhadap kebijakan pembayaran IPM dan SPM, mulai dari proses penetapan nominal, mekanisme penarikan, pengelolaan dana, hingga pertanggungjawaban penggunaannya.
Jangan sampai ketidakjelasan mekanisme pembayaran justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan.
Terlebih, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Kebijakan pembiayaan pendidikan semestinya tidak menimbulkan tekanan bagi orang tua, apalagi jika terdapat nominal tertentu yang harus dipenuhi tanpa penjelasan terbuka.
Kemenag Diminta Lakukan Pemeriksaan
Masyarakat berharap Kantor Kemenag Kabupaten Subang segera meminta klarifikasi kepada pihak MAN 1 Subang sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pembiayaan tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah penetapan IPM dan SPM telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk memastikan tidak ada unsur pemaksaan pembayaran maupun praktik pungutan di luar ketentuan.
Selain itu, pihak madrasah juga perlu membuka informasi mengenai kepanjangan dan fungsi IPM maupun SPM, dasar penetapan nominal berdasarkan grade, penggunaan dana, serta mekanisme pengajuan keringanan atau pembebasan bagi keluarga kurang mampu.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Kemenag diminta mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah pengawasan tersebut penting agar lembaga pendidikan negeri tidak menjadi ruang bagi praktik pungutan yang membebani masyarakat.(HR)
