Lingkup.id Jawa Barat Bandung Raya Wakil Ketua DPR RI Soroti Praktik Kecurangan di Jalur Rapor dan Gratifikasi SPMB
Bandung Raya Informasi Jawa Barat Nasional & Internasional Pemerintah Peristiwa Serba - Serbi

Wakil Ketua DPR RI Soroti Praktik Kecurangan di Jalur Rapor dan Gratifikasi SPMB

Banner Iklan 1400 x 181

Lingkup.id, Bandung – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi terhadap keberhasilan civitas akademika Bina Cendekia yang baru saja meluluskan 41 siswa angkatan pertama yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan. Namun di tengah kebanggaan tersebut, Cucun juga menyoroti sejumlah persoalan serius dalam proses penerimaan siswa baru (SPMB).

Cucun menyebut adanya indikasi praktik tidak jujur dalam jalur penerimaan rapor yang kini marak digunakan baik untuk masuk ke jenjang SLPA maupun ke perguruan tinggi.

“Jalur rapor ini sekarang sedang dimodifikasi, ini harus menjadi perhatian bersama. Kalau ada ketidakjujuran, itu sama saja seperti pendidik yang tidak jujur,” ujar Cucun saat ditemui di Majalaya, Kabupaten Bandung. Jumat, 27 Juni 2025.

Cucun juga menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk menyikapi isu ini.

Ia juga berencana membahas persoalan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan pada pekan mendatang.

Lebih lanjut, Cucun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap isu gratifikasi yang diduga terjadi dalam proses seleksi SPMB.

“Saya mendengar isu ini bahkan sempat mencuat di media. Jangan sampai pendidikan kita terkontaminasi oleh gratifikasi. Diterima bukan karena prestasi atau zonasi, tapi karena suap. Ini sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Menurut Cucun, jika praktik kecurangan semacam ini dibiarkan, maka akan mencoreng upaya pembangunan karakter generasi bangsa. Ia menekankan bahwa kejujuran dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak proses awal pendidikan.

Oleh karena itu, ia menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan kasus gratifikasi atau manipulasi data dalam penerimaan siswa.

“Saya akan mendorong penindakan, bukan hanya upaya antisipasi. Kalau sudah ada oknum guru atau kepala sekolah yang terlibat, baik di sekolah negeri maupun swasta terutama di wilayah seperti Kabupaten Bandung akan kami proses. Tolong tunjukkan prestasi, bukan gratifikasi,” pungkasnya.

Exit mobile version