Lingkup.id, Tasikmalaya – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah. Di tengah tekanan fiskal akibat rasionalisasi transfer pusat, Pemkab resmi menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memperbaiki 63 kilometer jalan rusak.
Akad pinjaman senilai Rp230,25 miliar tersebut ditandatangani di Pendopo Baru, Kamis (30/4/2026), sebagai upaya menjaga konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyebut pinjaman ini menjadi solusi konkret setelah anggaran daerah mengalami pengurangan signifikan.
“Alhamdulillah kita dapatkan kepercayaan dari BUMN mitra keuangan di saat anggaran daerah seluruh Indonesia ada rasionalisasi. Yang rusak banyak ruas, alhamdulillah SMI terus kaji dan bisa dipenuhi,” kata Cecep.
Cecep menegaskan, mekanisme pencairan dana dirancang transparan dan tidak melalui pemerintah daerah secara langsung. Skema tersebut serupa dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana pembayaran dilakukan langsung oleh PT SMI kepada kontraktor melalui Bank BJB berdasarkan progres pekerjaan.
“Jadi saya pertegas, tidak ada uangnya masuk ke bupati. Uangnya di SMI. Pada saat kontrak tidak ada aliran uang ke Pemda atau Bupati,” jelasnya.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menambahkan bahwa pinjaman daerah merupakan hal yang lazim dilakukan selama diperuntukkan bagi pembangunan produktif. Ia memastikan seluruh dana difokuskan untuk perbaikan jalan dan sistem drainase.
“Bisa dikembalikan karena opsi dari pajak. Kenapa mahal, karena sekarang drainase diperhatikan jadi satu paket. Semua pengguna jalan akan merasakan manfaatnya,” ujar Asep.
Dari sisi pemberi pembiayaan, PT SMI menilai Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang progresif dalam memanfaatkan skema alternatif pendanaan.
Direktur Public Financing and Project Development PT SMI, Faaris Pranawa, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daerah.
“Ada 90 pemda tahun ini, Tasik jadi pelopor. Ini bagian ketahanan pangan,” kata Faaris.
Ia memastikan pencairan anggaran dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak.
“Pencairan tidak sekaligus. Kontraktor diawasi, pengawasnya banyak. Tidak gegabah. Kami yakin pengembalian pembiayaan akan aman,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal proyek tersebut. Anggota DPRD, Andi Supriadi, mengingatkan bahwa pinjaman ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga pemanfaatannya.
“Syukur sudah ada kejelasan pembangunan akan segera dimulai. Cuma berharap masyarakat ikut partisipasi dalam pengawasan, karena ini beban utang yang harus kita cicil selama lima tahun,” ucapnya.
Pemkab Tasikmalaya menargetkan proses lelang segera dilakukan dalam waktu dekat, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai tahun ini dan dampaknya segera dirasakan masyarakat luas.
