Lingkup.id, Tasikmalaya – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu 2029. Meski perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2024 meningkat menjadi 155.000 suara, capaian tersebut belum mampu mendongkrak jumlah kursi partai di DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Evaluasi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2026–2031 yang resmi dikukuhkan di Hotel Alhambra, Singaparna, Minggu (11/10/2026).
Sebanyak 63 pengurus dikukuhkan dalam kegiatan yang diawali dengan orientasi politik dan pengkaderan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus mempersiapkan organisasi menghadapi dinamika regulasi dan persaingan politik menjelang Pemilu 2029.
Pengukuhan dilaksanakan anggota DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, yang hadir mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan partai politik di Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam susunan kepengurusan baru, H Iip Miftahul Faoz menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, H Ami Fahmi kembali dipercaya memimpin jajaran Tanfidziyah sebagai ketua, didampingi M Rilah Sahrul Mubarok sebagai sekretaris dan Moh Hakim Zaman sebagai bendahara.
Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan periode ini melalui proses panjang dan ketat, mulai dari uji kompetensi hingga musyawarah cabang (muscab).
Meski jajaran Ketua Syuro dan Tanfidziyah telah dilantik pada 23 Juli 2026 di Jakarta, penataan kepengurusan secara menyeluruh baru dituntaskan melalui pengukuhan tersebut.
“Seluruh pengurus yang berjumlah 63 orang diwajibkan mengikuti orientasi politik dan pengkaderan terlebih dahulu. Ini bagian dari penertiban internal partai. Kita tidak bisa menunjuk pengurus yang belum terkader dengan baik,” ujar Ami saat ditemui usai acara.
Menurut Ami, kepengurusan baru menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain dinamika geopolitik dan perubahan tuntutan masyarakat, partai juga harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan pemilu yang semakin kompetitif.
Ketidakpastian regulasi, termasuk kemungkinan penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup serta format penggabungan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, turut menjadi pertimbangan dalam penataan organisasi.
Perkuat Struktur hingga Tingkat Desa
Untuk meningkatkan daya saing politik, DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya menitikberatkan pembenahan organisasi hingga tingkat akar rumput. Saat ini, partai tengah merampungkan pembentukan 5.096 pengurus ranting yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
Penguatan struktur tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan partai dalam mengonversi perolehan suara menjadi kursi legislatif pada Pemilu 2029.
Ami menegaskan, konsolidasi organisasi harus diikuti kerja nyata, bukan sekadar slogan.
“Slogan solid dan menang pemilu tidak boleh sekadar jadi jargon, tetapi harus menjadi penyemangat kerja nyata. Salah satu langkah strategis kami adalah memperkuat sinergi dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai rahim kelahiran PKB,” kata Ami.
Sebagai bentuk komitmen terhadap sinergi tersebut, DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan dana operasional kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp500 juta per tahun, ditambah alokasi rutin Rp8 juta setiap bulan.
Target Delapan Kursi Jadi Evaluasi
Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, KH Acep Adang, menekankan pentingnya orientasi hasil dalam menjalankan roda organisasi partai. Ia menilai, capaian politik harus menjadi tolok ukur keberhasilan pengurus dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Menurut Acep, keberhasilan mempertahankan delapan kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode berturut-turut sekaligus menjadi tantangan yang perlu dievaluasi untuk menghadapi Pemilu 2029.
“Menjadi pengurus partai itu tidak mudah. Hasil kerja pengurus akan menjadi barometer utama perkembangan partai. Karena itu, penataan seluruh komponen pengurus di Tasikmalaya harus berjalan optimal,” tutur Acep.
Ia menjelaskan, DPW PKB Jawa Barat terus mendorong penguatan kehadiran partai di tengah masyarakat melalui program pelayanan sosial. Salah satunya melalui peluncuran 2.500 unit Ambulan Siaga sejak 2025 yang tersebar di setiap daerah pemilihan (dapil) di Jawa Barat.
Dalam kurun waktu satu tahun, armada ambulans tersebut dilaporkan telah menangani sekitar 49.000 kegiatan pelayanan kesehatan dan kedaruratan masyarakat.
Selain pelayanan kesehatan, konsolidasi partai juga diarahkan melalui kegiatan rutin seperti program Jumat Berkah, bakti sosial, serta kerja sama intensif dengan pengurus NU dan pondok pesantren.
Di tingkat Jawa Barat, pengukuhan pengurus anak cabang (DPAC) disebut telah mencapai 6.000 orang, dengan total pengurus partai tak kurang dari 12.000 orang.
“Pengurus di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam melaksanakan program-program kerakyatan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya,” tambah Acep.
Bupati Apresiasi Peran PKB
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengapresiasi peran PKB sebagai salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.
Cecep menilai komunikasi yang terbuka dan sikap kritis PKB terhadap kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan, selama dilakukan secara konstruktif.
Salah satu bentuk kerja sama tersebut terlihat dari dukungan PKB terhadap kebijakan pinjaman daerah yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik.
“Selamat kepada seluruh pengurus PKB Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikukuhkan. Tidak ada kompetisi politik yang indah tanpa sikap saling menguatkan dan mendoakan demi kemajuan masyarakat,” kata Cecep.
Pengukuhan kepengurusan baru ini menjadi momentum bagi PKB Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengevaluasi strategi politik. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa peningkatan suara dan konsolidasi kader dapat menghasilkan tambahan kursi di DPRD pada Pemilu 2029.
