Lingkup.id, Tasikmalaya— Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai “Kota Santri”, tengah memantapkan langkah menjadi pionir pengembangan keuangan syariah di daerah. Dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Selasa (6/5), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya menegaskan sinergi dengan pemerintah daerah dalam membumikan literasi dan inklusi keuangan syariah.
“Kami melihat Tasikmalaya sebagai daerah dengan potensi besar untuk menjadi laboratorium keuangan syariah berbasis komunitas. Keberpihakan pada ekonomi syariah bukan hanya tren, tapi kebutuhan masyarakat religius seperti Tasikmalaya,” ujar Kepala Bagian PEPK dan LMS OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi.
Dendy menjelaskan, salah satu fokus utama tahun ini adalah mendorong penggunaan tabungan syariah di kalangan pelajar serta memperluas akses ke industri keuangan non-bank seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Sekolah Pasar Modal (SPM). “Program ‘Satu Pelajar Satu Rekening’ kami integrasikan dengan edukasi berbasis syariah agar nilai-nilai keuangan Islam dikenalkan sejak dini,” jelasnya.
Dari sisi kinerja, OJK mencatat perkembangan positif sektor jasa keuangan hingga Februari 2025. Aset perbankan tumbuh 1,41 persen dan Dana Pihak Ketiga meningkat 4,76 persen (yoy). Namun, penurunan kredit sebesar 1,01 persen, terutama di segmen modal kerja UMKM, menjadi perhatian. “Inilah mengapa kami genjot program Business Matching, agar UMKM pemula tidak terhambat akses pembiayaan,” kata Dendy.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menekankan bahwa penguatan sektor keuangan, khususnya yang berbasis syariah, selaras dengan arah pembangunan jangka menengah kota. “Kami ingin menjadikan Tasikmalaya sebagai Kota Industri Jasa dan Perdagangan yang religius dan berkelanjutan. Keuangan syariah adalah fondasinya,” ujar Viman.
Tujuh program kerja TPAKD tahun 2025 termasuk Satu Rekening Satu Pelajar, AUTP, Business Matching UMKM, SPM, Layanan Keuangan Digital, Tabungan Syariah, dan Tabungan Emas, disebut sebagai cermin semangat pelayanan dan inklusi. “Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi objek, tapi juga subjek ekonomi. Semangat Tasik Melayani adalah bukti nyata kebijakan harus menyentuh kebutuhan riil,” tambah Viman.
Ke depan, OJK dan TPAKD akan terus mengembangkan strategi berbasis komunitas pesantren dan UMKM untuk memastikan bahwa literasi keuangan syariah tak hanya berkembang secara konsep, tetapi menjadi budaya ekonomi masyarakat.
“Sinergi ini bukan proyek jangka pendek, tapi investasi sosial jangka panjang,” pungkas Dendy.
