Lingkup.id, SUBANG– Program bantuan alat tulis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui program Bantuan Sarana Keterampilan Menulis Sekolah Dasar ( SIMENULIS ) tahun 2026 menuai sorotan.
Dugaan pemusatan pengadaan alat tulis kantor (ATK) kini menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa PT IP telah mengambil pesanan melalui dokumen bermeterai, yang disebut-sebut membuat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan kepala sekolah berada dalam posisi sulit untuk menentukan penyedia lain.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemesanan, proses pemilihan penyedia, serta sejauh mana sekolah penerima bantuan memiliki keleluasaan dalam menentukan pemasok perlengkapan belajar bagi siswa kelas 1 dan 2 SD.
Program SIMENULIS yang bertujuan mendukung keterampilan menulis siswa sejak dini semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan kebutuhan peserta didik, transparansi penggunaan anggaran, serta prinsip pengadaan yang akuntabel.
Namun, apabila benar terdapat dokumen pemesanan bermeterai yang membuat sekolah merasa terikat pada penyedia tertentu, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Terlebih, pengadaan barang dalam program bantuan pemerintah harus mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
DOKUMEN BERMETERAI JADI SOROTAN
Informasi mengenai pesanan yang telah diambil PT IP melalui dokumen bermeterai menjadi salah satu titik penting dalam polemik ini.
Publik perlu mengetahui bentuk dan isi dokumen tersebut, siapa yang menandatangani, kapan dibuat, serta apakah di dalamnya terdapat klausul yang mewajibkan sekolah membeli ATK dari perusahaan tersebut atau membatasi pilihan penyedia lainnya.
Keberadaan meterai pada dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya monopoli ataupun kewajiban eksklusif. Status dan konsekuensi hukumnya bergantung pada isi dokumen, pihak yang membuatnya, serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perlu dipastikan apakah dokumen tersebut sebatas pencatatan pesanan, kesepakatan pembelian, atau perjanjian yang mengikat pihak-pihak tertentu.
Jika dokumen itu membuat K3S maupun kepala sekolah merasa tidak lagi leluasa memilih pemasok, kondisi tersebut patut mendapat penjelasan terbuka. Apalagi, pemilihan penyedia semestinya mempertimbangkan harga, kualitas, ketersediaan barang, dan kesesuaian dengan petunjuk teknis program.
K3S DAN KEPALA SEKOLAH PERLU DIBERI KEJELASAN
Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah, sekolah penerima memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana sesuai peruntukan dan mempertanggungjawabkan pengadaannya berdasarkan aturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, perlu diperjelas bagaimana posisi K3S dan kepala sekolah dalam proses pemesanan ATK SIMENULIS di Kabupaten Subang.
Apakah pemesanan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah? Apakah ada kesepakatan bersama yang melibatkan K3S? Atau terdapat arahan tertentu yang membuat pengadaan terkonsentrasi pada perusahaan tertentu?
Pertanyaan tersebut penting untuk menjernihkan dugaan bahwa sekolah tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan pemasok.
Selain PT IP, informasi mengenai keterlibatan dua perusahaan lainnya dalam pengadaan program ini juga perlu diverifikasi. Data mengenai jumlah sekolah penerima bantuan, penyedia yang berpartisipasi, nilai transaksi, serta pola distribusi pesanan diperlukan untuk mengetahui gambaran sebenarnya.
Tanpa data tersebut, dugaan penguasaan pengadaan oleh pihak tertentu belum dapat disimpulkan sebagai praktik monopoli.
TRANSPARANSI HARGA DAN MEKANISME PENGADAAN DIPERTANYAKAN
Persoalan tidak hanya menyangkut siapa yang memasok barang, tetapi juga bagaimana harga dan kualitas perlengkapan belajar ditentukan.
Buku tulis, pensil, pulpen, dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Harga satuan, spesifikasi barang, jumlah pembelian, serta bukti penerimaan perlu dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Subang bersama instansi pengawasan terkait perlu memastikan pelaksanaan SIMENULIS berjalan sesuai petunjuk teknis. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah pemilihan penyedia berlangsung secara wajar dan apakah terdapat pembatasan pilihan yang tidak sesuai ketentuan.
Jika ditemukan dokumen atau arahan yang berpotensi mengikat sekolah pada penyedia tertentu, substansi dan proses pembuatannya perlu ditelaah berdasarkan bukti yang tersedia.
Langkah tersebut penting agar polemik tidak berkembang hanya berdasarkan informasi yang beredar, tetapi dapat dijawab melalui dokumen, data transaksi, dan keterangan pihak-pihak terkait.
KLARIFIKASI PT INTAN PERWIRA DAN DINAS PENDIDIKAN DINANTI
Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan yang memadai, keterangan dari PT IP, K3S, kepala sekolah penerima bantuan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menjadi penting.
PT IP perlu menjelaskan bentuk dokumen bermeterai yang digunakan, dasar pengambilan pesanan, serta apakah sekolah masih memiliki kebebasan memilih penyedia lain sesuai ketentuan program.
Sementara itu, K3S dan kepala sekolah perlu memberikan keterangan mengenai proses pemesanan, pihak yang mengambil keputusan, serta ada atau tidaknya tekanan maupun arahan yang membatasi pilihan pemasok.
Dinas Pendidikan juga perlu menjelaskan mekanisme pengadaan dalam program SIMENULIS, termasuk ketentuan mengenai pemilihan penyedia dan pengawasan penggunaan bantuan.
Keterbukaan tersebut diperlukan agar dugaan pemusatan pengadaan dapat diuji secara objektif dan tidak merugikan pihak mana pun sebelum fakta terungkap.
Pada akhirnya, bantuan SIMENULIS harus benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Transparansi, kebebasan memilih penyedia sesuai aturan, serta pertanggungjawaban anggaran menjadi kunci agar program pendidikan ini tidak dibayangi polemik pengadaan yang belum terjawab.(HR)
