Lingkup.id, Jakarta – Polri memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung pakan ternak. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan, rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi menghadapi tahun 2026. Ia menegaskan keberhasilan Indonesia menekan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat produksi dalam negeri.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan KUR. Program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, yang memungkinkan petani kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, mengungkapkan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk pembiayaan sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Sementara di sektor hilir, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan stabilitas harga dengan menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani. Upaya ini dilakukan agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap menekan harga.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang jelas, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam program ketahanan pangan 2026, Polri menargetkan terciptanya ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang lebih kuat, mandiri, dan berpihak pada kesejahteraan petani Indonesia.
