Lingkup.id, Tasikmalaya – Penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya memilih mengedepankan pemulihan kerugian korban dalam penanganan perkara penipuan dan penggelapan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Dalam perkara yang melibatkan tersangka Shifa Fauziah Binti Alm Ishak tersebut, penghentian penuntutan dilakukan setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban. Salah satu bentuk tanggung jawab tersangka yakni mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta memenuhi kewajiban melunasi pinjaman kepada saksi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya, Dr Aka Kurniawan SH MH, mengatakan penghentian penuntutan tersebut telah melalui proses ekspose dan memperoleh persetujuan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam proses penyelesaian perkara ini, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, maupun tekanan dari pihak manapun,” terang Aka, dalam press rilis bersama jajarannya di Media Center Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Aka, tersangka juga telah menunjukkan itikad baik dengan mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf. Serta tersangka juga telah mengembalikan motor yang digadaikan serta memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman kepada saksi.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm yang dikeluarkan pada 13 November 2026 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
Aka menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengutamakan pemulihan keadaan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
“Melalui pendekatan keadilan restoratif, kami ingin menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, dengan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. ungkap Aka.
Lebih lanjut, penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memulihkan hubungan sosial antara korban, tersangka, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik SH MH, menambahkan bahwa penghentian penuntutan dilakukan setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan seluruh persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
Menurutnya, penerapan keadilan restoratif bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan menjadi bagian dari penegakan hukum yang tetap mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta hati nurani.
“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan dan perdamaian,” ujar Niko, menambahkan.


