Lingkup.id, Tasikmalaya – Sejumlah pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku resah dengan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tak sekadar mempertanyakan legalitas usaha, kedatangan oknum tersebut bahkan disebut berujung pada permintaan uang hingga puluhan juta rupiah.
Keresahan itu mencuat setelah sejumlah pedagang kecil di wilayah Tasikmalaya Selatan mengadukan pengalaman mereka kepada Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi.
Dedi mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari para pedagang yang merasa tertekan akibat kedatangan oknum tersebut. Menurutnya, persoalan legalitas penjualan BBM eceran kerap dijadikan alasan untuk mendatangi dan mempertanyakan aktivitas usaha mereka.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ujar Dedi saat memberikan keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menyayangkan tindakan tersebut karena para pedagang BBM eceran selama ini hanya memperoleh keuntungan yang relatif kecil. Dedi menyebutkan, margin keuntungan mereka berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter.
Keuntungan tersebut bahkan belum tentu tersisa karena sebagian harus digunakan untuk menutupi biaya operasional, terutama transportasi saat membeli BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut Dedi, keberadaan pedagang bensin eceran di daerah pelosok justru memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan akses energi. Jarak SPBU yang cukup jauh membuat warga kesulitan apabila harus bolak-balik hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan.
“Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU. Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan,” jelasnya.
Sebagai sesama pelaku usaha yang juga memiliki lapak bensin eceran, Dedi mengaku belum pernah mengalami langsung kedatangan oknum tersebut. Kendati demikian, ia menyatakan siap membela pedagang kecil apabila praktik intimidasi dan dugaan pemerasan terus terjadi.
“Jika suatu saat ada yang datang dan meresahkan, kami siap beradu argumen bahkan hingga kontak fisik sekalipun kalau kehadiran mereka memang bertujuan memeras masyarakat kecil,” tegas Dedi.
Dedi pun mendesak aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi dan pemerasan dengan mengatasnamakan profesi wartawan maupun aktivis LSM.
Selain penindakan hukum, ia juga menyoroti belum meratanya akses distribusi BBM di wilayah pelosok. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang jelas agar keberadaan pedagang BBM eceran memiliki kepastian hukum sekaligus mendapatkan perlindungan.
“Saran kami, di setiap desa minimal harus ada satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola oleh koperasi atau pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan Pertamina. Dengan begitu, distribusi energi ke pelosok terjamin secara legal dan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran intimidasi,” pungkasnya.
Pengelola SPBU Cipatujah Ikut Merasa Resah
Keluhan serupa juga disampaikan pengelola SPBU Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengaku terganggu dengan kedatangan sejumlah oknum yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan, pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tempatnya bukan dilakukan sembarangan. Pihak SPBU mengklaim seluruh pelayanan tersebut telah mengikuti prosedur resmi, khususnya bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi atau dinas terkait.
“Kami bisa layani (pengisian jeriken) karena mereka itu memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” jelasnya saat memberikan keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, oknum yang mengaku berasal dari media tersebut tidak hanya mempertanyakan prosedur kepada petugas SPBU, tetapi juga mendatangi dan mencecar konsumen yang sedang membeli BBM untuk kebutuhan melaut maupun pertanian.
Padahal, menurutnya, pihak SPBU dan konsumen telah memberikan penjelasan terkait dokumen rekomendasi yang dimiliki. Jumlah serta takaran BBM yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukan sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi.
“Kami sudah mempertegas bahwa kami melayani karena sesuai prosedur yang sudah mereka tempuh, terutama dari segi pengisian yang disesuaikan dengan peruntukannya,” tambahnya.
Namun, penjelasan tersebut disebut belum cukup menghentikan pertanyaan dari para oknum. Mereka justru dinilai terus menginterogasi berbagai hal lain di area SPBU sehingga membuat petugas maupun pelanggan merasa tidak nyaman.
“Dengan kedatangan orang-orang yang mengaku media itu, kami terus terang merasa risih. Tidak cukup dijelaskan sampai di situ saja, mereka malah menginterogasi yang lain-lain,” keluhnya.
Pengelola SPBU berharap aparat berwenang segera turun tangan untuk menyikapi persoalan tersebut. Mereka khawatir aktivitas yang dinilai mengganggu itu berdampak terhadap kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani di wilayah Tasikmalaya Selatan.
“Kami terus terang merasa risih dengan kedatangan yang seperti itu. Mohon dibantu untuk ditindak,” pungkasnya.
Polres Tasikmalaya Terima Pengaduan Masyarakat
Menanggapi keresahan tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya menyatakan telah menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM.
Kapolres Tasikmalaya, AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H., membenarkan adanya pengaduan dari masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” ujar Triana saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Triana memastikan, informasi mengenai dugaan intimidasi hingga pemerasan terhadap pelaku usaha kecil di wilayah Tasikmalaya Selatan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian.
Saat ini, penanganan lebih lanjut telah diarahkan kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya,” tegasnya.
