Lingkup.id, Jakarta – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos sebagai penegasan arah baru kepemimpinan Indonesia yang menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Prof. Achmad, penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya perdamaian dan stabilitas global sebagai prasyarat kemakmuran mencerminkan kesadaran historis serta geopolitik yang matang di tengah dinamika dunia yang sarat konflik dan ketidakpastian.
“Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel,” ujar Prof. Achmad, Sabtu, (24/01/26).
Ia menilai klaim Indonesia sebagai global bright spot yang disampaikan Presiden bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan ditopang indikator makroekonomi yang solid dan konsisten. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di atas 5 persen, inflasi yang rendah, serta defisit fiskal yang terkendali disebut sebagai bukti konkret kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
“Yang menarik, Presiden menekankan bahwa pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” katanya.
Terkait pembentukan Danantara Indonesia, Prof. Achmad memandang langkah tersebut sebagai strategi penting dalam mengonsolidasikan peran negara dalam pengelolaan modal nasional melalui skema sovereign wealth fund. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan lembaga tersebut sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola.
“Kekuatan sovereign wealth fund bukan hanya pada besaran aset, tetapi pada integritas tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik. Jika prinsip good governance dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar lembaga investasi,” tegasnya.
Prof. Achmad juga menyoroti keberanian Presiden Prabowo yang secara terbuka menegaskan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di forum global. Menurutnya, pesan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan bertumpu pada praktik rente maupun ekonomi keserakahan.
“Penegasan ‘tidak ada kompromi’ terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam aspek kebijakan sosial, Prof. Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar-besaran pada sektor pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai strategi pembangunan jangka panjang yang terukur.
“Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Prof. Achmad menyimpulkan pidato Presiden Prabowo di Davos tidak hanya sarat optimisme, tetapi juga memuat komitmen moral dan institusional yang kuat. Tantangan terbesar ke depan, menurutnya, terletak pada konsistensi implementasi kebijakan di tingkat birokrasi serta penegakan hukum.
“Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
