Lingkup.id, Tasikmalaya – Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab), dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya kian memanas. Pergantian kepengurusan di dua Pengurus Anak Cabang (PAC), yakni Indihiang dan Cipedes, memicu polemik di tubuh partai.
Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPW PPP Jawa Barat Nomor 015/SK/DPW/K/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026, yang mengubah susunan pengurus harian PAC Indihiang masa bakti 2022–2027.
Sebelumnya, posisi Ketua PAC Indihiang dijabat Sonny Senjaya, Sekretaris Buloh Hasbulloh, dan Bendahara Eva Suryawati Simosir. Dalam SK terbaru, Buloh Hasbulloh ditunjuk sebagai Plt Ketua, Ari Supriatna sebagai Plt Sekretaris, dan Yayat Ruhiyat sebagai Bendahara.
Perubahan serupa juga terjadi di PAC Cipedes. Berdasarkan SK sebelumnya tertanggal 10 Juli 2025, posisi Sekretaris yang dijabat Sri Sugiarti kini digantikan oleh Plt Trisna Ruhyan, sementara Ketua dan Bendahara tetap. SK tersebut ditandatangani Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Agus Solihin, lengkap dengan cap resmi.
Secara administratif, perubahan ini tampak sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun di lapangan, berbagai tafsir berkembang, terlebih waktunya berdekatan dengan agenda Muscab PPP Kota Tasikmalaya yang dijadwalkan pada 18 April 2026.
Isu yang paling menyita perhatian adalah kabar yang beredar di kalangan kader bahwa pergantian dilakukan karena pengurus sebelumnya “meninggal dunia”. Kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak yang bersangkutan.
Sonny Senjaya, mantan Ketua PAC Indihiang, mengaku terkejut saat mendengar informasi itu. Ia menegaskan masih aktif menjabat hingga akhir masa bakti.
“Saya kaget. Tiba-tiba ada pergantian, bahkan tersiar kabar saya sudah meninggal dunia. Padahal saya masih aktif, masih menjalankan tugas sebagai ketua PAC,” ujarnya.
Ia menilai, jika memang ada alasan organisatoris, seharusnya disampaikan secara terbuka.
“Kalau memang ada alasan organisatoris, seharusnya disampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada kesan menzalimi,” katanya.
Hal senada disampaikan Sri Sugiarti, mantan Sekretaris PAC Cipedes, yang mengaku tidak mendapat penjelasan terkait pencopotannya.
“Saya masih ada, masih menjabat, masih punya SK. Tapi tiba-tiba diganti. Jujur saja, saya kaget dan prihatin,” ucapnya.
Di sisi lain, Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menegaskan bahwa perubahan SK tidak berkaitan dengan isu kematian, melainkan hasil verifikasi faktual kepengurusan.
“Perubahan ini bukan karena meninggal dunia, tapi karena ada tugas-tugas organisasi yang tidak dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Hilman, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi DPW PPP Jawa Barat sejak Mukerwil di Cirebon pada November 2025. Proses verifikasi sendiri telah dilakukan sejak Desember 2025.
“Dari hasil rapat pimpinan di tingkat PAC, direkomendasikan adanya pergantian. Itu dilengkapi berita acara, absensi, dan dokumentasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, perubahan serupa tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, melainkan hampir di seluruh Jawa Barat sebagai bagian dari persiapan verifikasi partai menuju Pemilu 2029.
“Ini program DPW. Bukan semata-mata kepentingan politik menjelang Muscab, tapi lebih pada penataan organisasi. Perubahan SK PAC tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya tapi terjadi juga di wilayah PAC Jawa Barat yang lain,” katanya.
Meski demikian, waktu pelaksanaan pergantian yang berdekatan dengan Muscab tetap memunculkan tanda tanya di internal partai. Dalam struktur PPP, PAC memiliki peran strategis karena memegang hak suara dalam Muscab, masing-masing satu suara dalam pemilihan formatur kepengurusan DPC.
Kondisi ini membuat pergantian PAC menjelang Muscab kerap dipandang bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik.
Hingga kini, polemik belum sepenuhnya mereda. Yang jelas, suhu politik internal PPP Kota Tasikmalaya terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Muscab. (*)
