Lingkup.id, Bandung – DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah sepakat untuk menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan baik bidang infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, beberapa pembangunan maupun perbaikan ruas jalan provinsi di sejumlah daerah kini telah berjalan. Di antaranya perbaikan jalan di Cirebon perbatasan menuju Jawa Tengah.
“Ada beberapa ruas jalan yang saat ini juga dilakukan rekonstruksi pengaspalan sampai juga dengan pemasangan PJU termasuk juga di Cirebon. Dan di Cirebon misalnya khusus ada jalan Kabupaten Kota yang berbatasan dengan Jawa Tengah juga dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Ono di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (31/10/2025).
Ono mengatakan, pembangunan juga perbaikan ruas jalan di kawasan Cirebon dan Indramayu kini telah berjalan hingga 70 persen. Namun menurutnya, pihaknya juga akan berupaya untuk memberikan fasilitas jalan untuk desa yang mendukung usaha pertanian.
“Untuk yang di Cirebon, Indramayu, yang jalan provinsi ee menurut saya sudah mungkin sudah di atas 70 persen lah progresnya ya. Nah, ke depan tetap kita juga punya fokus, bukan hanya yang jalan provinsi, jalan kabupaten, tapi provinsi juga sudah memfasilitasi untuk jalan-jalan desa dan jalan usaha tani melalui bantuan keuangan kepala desa,” ucap dia.
Menurut Ono, upaya tersebut saat ini tengah dalam pembahasan untuk dapat masuk ke dalam APBD 2026. Dia berharap, selama masa jabatan sebagai anggota DPRD Jawa Barat, seluruh pembangunan infrastruktur di Jawa Barat bisa segera tuntas.
“Makanya ini kan kita lagi proses nih. Minggu depan sudah membahas APPD 2026. Nah, sehingga paling tidak secara bertahap 2025 jalan provinsi, 2026 provinsi dan kabupaten, dan desa. Lalu seterusnya ya 2028-2029 sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan DPRD 2029. Paling tidak seluruh infrastruktur jalan di Jawa Jawa Barat, ya sudah beres,” ucap dia.
Sementara di bidang kesehatan, lanjut Ono, RSUD Pantura MA Sentot Patrol di Indramyau akan diupayakan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu masih mengelola rumah sakit tersebut.
“Tapi gubernur sudah diskusi dengan kami dan juga dengan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk ke depan. Mudah-mudahan rumah sakit Sentot itu di bawah pengelolaan pemerintah provinsi Jawa Barat dijadikan rumah sakit provinsi,” kata Ono.
Ono mengatakan, struktur APBD 2026 saat ini masih fokus di bidang pendidikan yang menempati anggaran terbesar yaitu sekira Rp 11 triliun. Namun, pihaknya juga akan menyoroti kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
“Maka sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, kelautan ini juga menjadi fokus juga ya dengan pilihan program yang saling melengkapi misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Makanya posisi pemerintah provinsi harus jelas, bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah,” jelas Ono.
