Lingkup.id, Tasikmalaya – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya mengelola unit usaha desa, BUMDes diharapkan mampu menjadi mitra industri lokal sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengatakan pengembangan BUMDes perlu diarahkan pada model bisnis yang lebih produktif dan profesional. Salah satunya melalui kemitraan dengan pelaku industri lokal, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran produk.
Hal tersebut disampaikan Asep saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/11/2026).
Menurut Asep, peluang pengembangan usaha desa sebenarnya cukup besar. Sejumlah industri lokal di Kabupaten Tasikmalaya bahkan menghadapi kendala memenuhi permintaan pasar karena keterbatasan tenaga kerja terampil dan kapasitas produksi.
Ia mencontohkan industri sepatu Jentin hingga perajin tas Kania yang memiliki potensi pasar, tetapi masih membutuhkan dukungan tenaga ahli untuk meningkatkan produksinya.
“Masalahnya ada pada kapasitas produksi karena kekurangan ahli. BUMDes sebetulnya bisa berkoordinasi dengan perusahaan lokal untuk mengambil peran makloon (jasa manufaktur). BUMDes bisa membuka modal dan memfasilitasi pelatihan bisnis,” tuturnya.
Asep menilai, kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi BUMDes untuk membangun kerja sama dengan perusahaan lokal. Dengan demikian, usaha desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan internal, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk mendukung kebutuhan tenaga terampil, Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tengah merancang ekosistem pelatihan kerja terintegrasi. Program tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.
Di sisi lain, Asep juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola BUMDes, terutama dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.
Ia mengakui, citra BUMDes di tengah masyarakat masih menghadapi tantangan. Namun, sejumlah BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan keberhasilan dengan mencapai status mandiri dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Citra BUMDes relatif banyak negatifnya daripada positifnya. Namun, yang positif dan sudah mandiri hingga menghasilkan PADes juga ada. Seharusnya BUMDes yang lain belajar ke situ,” ujar Asep.
Sebagai upaya evaluasi dan peningkatan keterbukaan informasi, Pemkab Tasikmalaya berencana mengintegrasikan publikasi kinerja BUMDes ke dalam platform program “Desa Naik Kelas” melalui laman resmi masing-masing desa.
Menurut Asep, keterbukaan laporan keuangan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha milik desa.
“Harus lengkap dengan laporan keuangannya dan terbuka. Tidak bisa zaman sekarang ditutup-tutupi. Pemerintah kabupaten saja penerimaan dan penggunaan pajaknya dibuka setiap saat. BUMDes pun harus mempersiapkan diri seperti itu,” kata Asep.
Selain transparansi, pengelola BUMDes juga didorong beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi, termasuk memanfaatkan pasar e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan desa.
Asep menegaskan, pembenahan BUMDes yang masih bermasalah akan dilakukan melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengelola. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola usaha desa yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
“Saya titip atas nama pimpinan daerah, masalah keuangan di desa ini harus segera dibenahi. BUMDes harus diarahkan agar profesional sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan menjadi solusi perekonomian warga,” ucapnya.
