Lingkup.id – Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung resmi menyepakati skema asset sharing (berbagi fasilitas) demi menyukseskan gelaran Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VI/2026. Sinergi lintas pemerintahan ini disepakati guna mengunci kesiapan sarana pertandingan serta akomodasi menjelang kick-off pada akhir November mendatang.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat, Hery Antasari, menegaskan bahwa indikator utama kesuksesan multi-event terbesar bagi atlet disabilitas ini tidak boleh hanya bersandar pada kelancaran jalannya pertandingan semata. Sukses penyelenggaraan wajib berjalan beriringan secara mutlak dengan raihan prestasi atlet serta ketertiban administrasi sejak awal tahapan dimulai.
Hal tersebut dikupas tuntas dalam forum Chief de Mission (CDM) Meeting pertama yang digelar di Hotel Papandayan, Kota Bandung. Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran perwakilan kepala daerah se-Jabar, serta Ketua NPCI Jabar Hari Susanto.
“Kesuksesan Peparda tidak hanya diukur dari pelaksanaan pertandingan semata, tetapi juga harus dibarengi dengan prestasi atlet dan tertib administrasi. CDM pertama ini sengaja difokuskan untuk menyepakati hal krusial seperti keabsahan atlet, klasifikasi disabilitas, hingga jumlah nomor pertandingan,” tegas Hery.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan bahwa status Kota Bandung sebagai tuan rumah tidak akan membebani anggaran daerah untuk pembangunan proyek fisik baru. Pemkot memilih jalur efisiensi dengan mengoptimalkan 20 fasilitas olahraga milik daerah serta mengintegrasikannya dengan fasilitas olahraga milik Pemprov Jabar yang berada di wilayah Kota Bandung.
“Secara infrastruktur Alhamdulillah kita tidak perlu membangun yang baru. Kita hanya perlu melakukan penataan supaya semuanya lebih rapi dan siap digunakan,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan, koordinasi intensif dengan Pemprov Jabar juga dilakukan untuk memastikan kesiapan klaster penginapan kontingen hingga aksesibilitas pelayanan medis bagi para peserta. Melalui pengetatan administrasi sejak dini dan pemanfaatan aset bersama, kedua belah pihak optimistis Peparda VI/2026 dapat meminimalkan sengketa regulasi sekaligus menjadi kiblat baru manajemen olahraga disabilitas yang profesional di Indonesia.***(Red)
