Lingkup.id, Bandung – Upaya memperketat pengawasan distribusi minyak dan gas (migas) di Jawa Barat semakin diperkuat melalui sinergi antara Polri dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar I, Senin (4/5/2026).
Bertempat di Aula Lantai II Dinas ESDM Jabar, Jalan Soekarno-Hatta No.576, Kota Bandung, forum ini menghadirkan diskusi intens antara aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan teknis sektor energi. Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri terlibat aktif dalam pembahasan bertema “Sinergitas Pengawasan Distribusi Migas Antara Polri dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Barat Guna Menjamin Ketersediaan Pasokan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional”.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M., menegaskan pentingnya kerja bersama lintas sektor dalam menjaga ketahanan energi.
“ESDM punya data kuota, titik distribusi, dan peta kerawanan. Polri punya kekuatan penegakan hukum di lapangan. Kalau dua ini tidak satu frekuensi, kebocoran BBM subsidi akan terus terjadi. Hari ini kita satukan langkah,” tegas Bambang saat membuka paparan.
Kegiatan KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Hidayat, S.H., S.I.K., didampingi Pawas Kombes Pol Switanto Prasetyo, S.I.K., M.H. Turut hadir pembimbing AKBP Drs. Sabri Manulang, M.Pd., Kompol Sunu Prihandoyo, S.T., serta pendamping IPTU Ernawati dan Penata Achmad Rochman.
Dari jajaran ESDM Jabar, Bambang didampingi Sekretaris Dinas Slamet Mulyanto Sudarsono, S.T., M.T., Kabid Pertambangan Tedy Rustiadi, S.T., M.T., Kabid Air Tanah Aprianto, S.T., M.T., Kabid Energi Permadi Muhammad Nurhikmah, S.T., M.T., dan Kabid Ketenagalistrikan Zinal Ariefin, S.T., M.T.
Dalam sesi pemaparan, Bambang mengurai secara rinci peta distribusi migas di Jawa Barat, termasuk titik-titik rawan penyelewengan BBM subsidi. Ia juga menjelaskan sistem pengawasan teknis yang telah diterapkan, mulai dari verifikasi kuota SPBU, pemantauan GPS mobil tangki, hingga audit distribusi ke agen dan pangkalan.
“Masalah klasiknya ada di hilir. Data kami lengkap, tapi eksekusi di lapangan butuh back up penegakan hukum. Di sinilah peran Polri,” jelas Bambang.
Sementara itu, Kombes Pol Hidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan distribusi migas membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri mengawal distribusi migas. Harus sinergi dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis. Para peserta aktif mengangkat berbagai isu, mulai dari modus penyalahgunaan BBM subsidi, mekanisme koordinasi saat terjadi kelangkaan, hingga kemungkinan patroli gabungan antara Polri dan ESDM.
Dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar, lahir dua komitmen utama. Pertama, penguatan kolaborasi antara Polri dan Dinas ESDM Jabar untuk memastikan distribusi migas berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Kedua, peningkatan koordinasi serta penyamaan persepsi dalam pengawasan distribusi migas agar lebih efektif dan berkelanjutan demi menjaga ketahanan energi nasional.
“Kalau ESDM bicara data, Polri bicara pengamanan. Disatukan, rakyat yang untung karena stok aman, harga stabil, dan subsidi tidak bocor,” kata Bambang.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata, menyanyikan Lagu Bagimu Negeri, serta sesi foto bersama. Seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib.
Bambang menilai kegiatan ini penting sebagai bekal bagi para peserta didik Sespimma yang akan menjadi perwira menengah di wilayah.
“Mereka harus paham, energi adalah urat nadi bangsa. Mengawalnya butuh sinergi, bukan sekat. Ketika Polri dan ESDM satu frekuensi, kebocoran bisa dicegah dari awal,” pungkas Bambang.
Melalui kegiatan ini, sinyal penguatan pengawasan migas di Jawa Barat semakin jelas. Sinergi antara data teknis ESDM dan kewenangan penegakan hukum Polri diharapkan mampu memastikan distribusi energi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
