LINGKUP.ID, TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempercepat langkah penanganan dampak kekeringan dengan menyiapkan program penyediaan sumur bor berkapasitas besar di setiap kecamatan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan krisis air bersih yang disusun secara bertahap, mulai dari penanganan darurat hingga upaya konservasi lingkungan dalam jangka panjang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (7/8/2026).
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, langkah paling mendesak saat ini adalah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak dapat terpenuhi melalui distribusi bantuan yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya bersama berbagai pihak.
“Kekurangan atau krisis air ini, terutama untuk kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi atas koordinasi dari BPBD. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, hingga perusahaan penyedia air,” ujar Asep.
Setelah penanganan darurat berjalan, pemerintah daerah menargetkan pembangunan sumur bor berkapasitas besar sebagai solusi jangka menengah. Program tersebut diupayakan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Menurut Asep, pembangunan sumur bor perlu didukung sinergi antara anggaran pemerintah daerah dan pokok-pokok pikiran (pokir) 50 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar seluruh wilayah rawan kekeringan dapat terlayani secara merata. Lokasi pembangunan akan disesuaikan dengan potensi sumber air tanah yang tersedia.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar. Anggap saja satu kecamatan mengalami kekeringan, kebutuhannya sangat besar. Jadi pembangunan tidak boleh setengah-setengah karena anggaran itu sejatinya untuk masyarakat,” kata Asep.
Selain mengandalkan pembiayaan dari APBD, Pemkab Tasikmalaya juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga sosial internasional. Saat ini, usulan pembangunan sumur bor dari lima kecamatan telah diajukan kepada Qatar Charity dan beberapa lokasi mulai menjalani survei kelayakan.
Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebelum maupun saat awal musim hujan yang diperkirakan mulai datang pada Oktober mendatang sehingga menjadi cadangan pasokan air ketika musim kemarau kembali terjadi.
Di sisi lain, Pemkab Tasikmalaya juga mengingatkan potensi munculnya bencana saat masa peralihan musim. Para camat diminta meningkatkan pemantauan kondisi wilayah, terutama daerah yang berpotensi mengalami pergerakan tanah setelah kemarau panjang.
“Yang harus diwaspadai justru pasca atau awal musim hujan. Kondisi tanah yang gembur dan pecah-pecah akibat kemarau panjang sangat rentan ketika tertimpa air hujan. Para camat diminta keliling ke masyarakat untuk mengantisipasi bencana lingkungan,” tutur Asep.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah daerah akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman pohon secara masif untuk menjaga kawasan resapan air dan mempertahankan kualitas lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.
Selain itu, Pemkab Tasikmalaya juga menerbitkan surat imbauan serta memperkuat koordinasi dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Tasikmalaya melalui program Tasik Hejo. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kawasan hulu, melindungi daerah tangkapan air, serta mencegah praktik penebangan liar yang berpotensi memperparah dampak kekeringan dan bencana lingkungan.
