Lingkup.id, Subang – Komunitas Penikmat Kopi Hitam melontarkan kritik terhadap kinerja tim fasilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di tingkat Kabupaten Subang periode 2025–2027. Mereka menilai pelaksanaan program TJSL masih terlalu administratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ketua Komunitas Penikmat Kopi Hitam, Pram Pratomo, menilai banyak program TJSL yang terlihat baik dalam laporan, namun dampaknya di lapangan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
Menurutnya, pola kerja yang terlalu berorientasi pada laporan administrasi membuat program kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai TJSL hanya menjadi kegiatan seremonial yang bagus di atas kertas, tetapi masyarakat di sekitar perusahaan tidak merasakan perubahan nyata. Yang dibutuhkan masyarakat itu dampak, bukan sekadar dokumentasi kegiatan,” ujar Pram.
Ia menyebut kritik paling mendasar adalah munculnya fenomena paper projects, yakni program yang terlihat berhasil dalam laporan, namun minim perubahan konkret di lapangan.
“Kadang laporan penyerapan anggaran terlihat besar, jumlah kegiatan banyak, foto-foto lengkap, tetapi kondisi infrastruktur, pengangguran, hingga kesejahteraan masyarakat tetap begitu-begitu saja. Ini yang menjadi pertanyaan publik,” katanya.
Selain itu, Pram juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi. Ia menilai tim fasilitasi TJSL seharusnya tidak hanya menerima laporan perusahaan, tetapi aktif melakukan verifikasi langsung ke lapangan agar program benar-benar tepat sasaran.
“Kalau hanya menerima laporan tanpa cek fakta di lapangan, potensi program tumpang tindih atau salah sasaran akan terus terjadi. Tim harus hadir sebagai pengawas sekaligus penghubung kebutuhan masyarakat dengan perusahaan,” ungkapnya.
Komunitas Penikmat Kopi Hitam juga mengkritik pola pikir “centang kotak” atau tick-box mentality yang dinilai masih melekat dalam pelaksanaan program TJSL. Kegiatan dianggap sekadar menggugurkan kewajiban administratif tanpa orientasi perubahan jangka panjang.
“Jangan hanya berpikir yang penting ada rapat, ada SK, ada laporan selesai. TJSL harus mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, membantu UMKM, dan menjawab persoalan strategis daerah,” tegas Pram.
Ia menambahkan, masih terdapat kesenjangan antara program TJSL perusahaan dengan kebutuhan prioritas Kabupaten Subang, seperti penanganan stunting, pengangguran lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan TJSL di Subang. Menurut Pram, evaluasi tidak cukup hanya berbasis administrasi dan keuangan, tetapi harus mengukur dampak nyata terhadap masyarakat.
“Ke depan harus ada audit dampak atau impact audit. Fokusnya jangan lagi sekadar berapa anggaran yang keluar, tetapi apa perubahan yang dirasakan masyarakat setelah program berjalan,” pungkasnya. (HR)
