Lingkup.id, SUBANG – Komisi III DPRD Kabupaten Subang meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang mempublikasikan data pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan transparansi sekaligus melindungi hak masyarakat.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Subang bersama DPKPP dan perwakilan asosiasi pengembang perumahan yang digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Subang. Senin, (06/07/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang, Hendra Purnawan, mengatakan pihaknya meminta DPKPP membuka data perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasum.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui status kewajiban setiap pengembang serta mencegah aset yang seharusnya menjadi milik publik terbengkalai.
Hendra menegaskan, kewajiban penyerahan fasos dan fasum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam aturan tersebut, pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah setelah pembangunan selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, dalam rapat tersebut DPKPP ogah menyampaikan data jumlah pengembang maupun perumahan yang hingga kini belum menyerahkan fasos dan fasum. Kondisi itu menjadi perhatian Komisi III DPRD karena data tersebut dinilai penting sebagai dasar pengawasan dan penegakan aturan.
Komisi III DPRD berharap DPKPP segera menyajikan data secara terbuka agar proses penyelesaian penyerahan fasos dan fasum dapat dipercepat. Dengan demikian, aset publik dapat segera dikelola pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.(HR)
