LINGKUP.ID, TASIKMALAYA – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2025, atmosfer politik lokal dipenuhi semangat kolaboratif dan persatuan. Seluruh pasangan calon, penyelenggara pemilu, serta unsur Forkopimda bersatu suara dalam Deklarasi Damai dan Doa Bersama, Kamis (10/4/2025), di Gedung Pertemuan Warga (GPW).
Deklarasi ini digagas oleh Polres Tasikmalaya bersama jajaran Forkopimda, KPU, dan Bawaslu sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas dan menciptakan kontestasi politik yang aman, tertib, serta bermartabat.
“Semua pihak satu visi untuk menghadirkan PSU yang damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari sisi teknis, KPU sudah sangat siap,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami.
Ami menyebut tahapan penyelenggaraan dan logistik sudah hampir tuntas, tinggal menyelesaikan sebagian kecil kebutuhan teknis di lapangan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, menyoroti pentingnya menjaga etika kampanye. Ia menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat, terutama terkait isu politik uang, netralitas ASN, dan politisasi SARA.
“Pilkada ini harus jadi ajang adu gagasan, bukan ajang saling menjatuhkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam suasana yang nyaman dan penuh kedamaian,” tegas Dodi.
Dari sisi peserta Pilkada, seluruh pasangan calon menunjukkan komitmen serupa. Calon Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi yang hadir mewakili pasangan Cecep-Asep, menyerukan pentingnya menolak ujaran kebencian dan provokasi menjelang hari pencoblosan.
“Masyarakat Tasikmalaya sudah cerdas dan dewasa. Mari jaga kebersamaan, jangan terpecah karena beda pilihan,” kata Asep.
Hal senada disampaikan Dede Muksit Aly dari pasangan Iwan-Dede. Ia mengaku telah memberikan instruksi kepada seluruh relawan agar menjaga kondusifitas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai demokrasi.
“Pilkada bukan medan konflik, tapi ajang menentukan masa depan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, pasangan Ai Diantani-Iip Miftahul Paoz menyampaikan pesan menyejukkan kepada publik. Mereka berharap PSU berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyat.
“Biarkan masyarakat menikmati demokrasi tanpa tekanan. Tidak boleh ada teror, tidak boleh ada intervensi. Ini adalah hak rakyat yang harus kita jaga bersama,” tutur Iip.
