Lingkup.id, SUBANG – Besarnya investasi industri yang masuk ke Kabupaten Subang, termasuk dari perusahaan kendaraan listrik BYD dan VinFast, menyimpan harapan besar bagi masyarakat. Namun, di balik geliat pembangunan kawasan industri tersebut, ada satu persoalan yang masih menjadi sorotan: sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menikmati hasil investasi di daerahnya sendiri?
Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Di tengah perkembangan zaman, perjuangan masyarakat juga tercermin dari upaya mendapatkan pekerjaan, memperbaiki taraf hidup, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk meraih masa depan.
Tokoh pemuda sekaligus pemerhati sosial Kabupaten Subang, Megi Akbar Setiawan, menilai momentum Hari Pahlawan harus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Megi, masuknya perusahaan-perusahaan besar ke Subang seharusnya menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, besarnya investasi tidak boleh hanya menjadi kebanggaan dari sisi pembangunan ekonomi, tanpa diikuti peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Perjuangan masyarakat Subang saat ini salah satunya adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah masuknya investasi besar. Masyarakat Subang sebenarnya mampu bersaing. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan SDM lokal agar sesuai dengan standar dan kebutuhan industri yang sekarang masuk ke Subang,” ujar Megi. Selasa, (10/11/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari nilai investasi maupun pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan terbukanya lapangan pekerjaan.
Terlebih, kehadiran industri kendaraan listrik dengan teknologi modern menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
Karena itu, Megi meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus menarik investor, tetapi juga serius membenahi sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, fasilitas dan program pelatihan BLK harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan industri yang semakin berkembang.
“BLK harus diperkuat. Jangan sampai industri sudah menggunakan teknologi modern, tetapi fasilitas pelatihan kita masih tertinggal. Harus ada sinkronisasi antara kebutuhan perusahaan dengan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Megi juga mendorong keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri dalam menyiapkan tenaga kerja lokal. Dengan kolaborasi tersebut, pelatihan yang diberikan tidak sekadar menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Selain persoalan kualitas SDM, Megi turut menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perekrutan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan kawasan industri Subang.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, tahapan seleksi, hingga peluang pekerjaan yang tersedia.
Ia mengingatkan agar praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen tidak diberikan ruang. Sebab, kesempatan bekerja seharusnya ditentukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena kedekatan atau kemampuan membayar sejumlah uang.
“Mindset masyarakat juga harus diubah. Jangan sampai ada anggapan bahwa untuk masuk perusahaan harus membayar atau melalui calo. Rekrutmen harus transparan dan berdasarkan kompetensi,” tegasnya.
Di sisi lain, Megi mengingatkan bahwa manfaat investasi tidak boleh berhenti pada penyerapan tenaga kerja saja. Perusahaan besar yang beroperasi di Subang juga diharapkan membuka peluang bagi tumbuhnya pelaku usaha lokal.
Keterlibatan vendor daerah, UMKM, jasa konstruksi, transportasi, hingga penyedia kebutuhan industri lainnya dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki peluang menjadi pekerja, tetapi juga dapat berkembang sebagai pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Lebih jauh, Megi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Ia menilai semangat pembangunan melalui konsep Ngabret atau Ngabangun Bareng Rakyat harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut menikmati hasil pembangunan.
“Kalau memang semangatnya Ngabret, maka pembangunan harus benar-benar dibangun bersama rakyat. Jangan sampai tanahnya di Subang, industrinya di Subang, tetapi masyarakat Subang tidak menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” tuturnya.
Dalam momentum Hari Pahlawan, ia berharap perjuangan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, industrialisasi seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan pengusaha lokal, sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat.
“Investasi harus memberikan efek berganda. Masyarakat lokal harus naik kelas, SDM meningkat, pengusaha lokal tumbuh, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Subang ikut meningkat,” pungkasnya.(HR)
