Lingkup.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (7/5/2025) lalu.
Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah surat dan keputusan resmi, antara lain Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 27 April 2025 dan 2 Mei 2025, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Dalam keterangan resmi, pengisian jabatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi dilakukan dengan melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Meski demikian, proses seleksi tersebut diwarnai dugaan kecurangan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengaku kepada wartawan bahwa terdapat campur tangan pihak tertentu.
Menurut SW, salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, diduga bekerja sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, berinisial MM, untuk meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang dilantik.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik merupakan orang dekat IM. Mereka diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur,” kata SW, Senin (11/8/2025).
SW menyebut informasi itu diperolehnya dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan. IM diduga mendapat arahan dari seseorang berinisial DDY, yang disebut sebagai kekasihnya, serta HMT yang berperan sebagai operator.
Lebih lanjut, SW menuduh IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor untuk mengatur proyek-proyek tertentu. Aktivitas tersebut, menurut SW, melibatkan DDY, HMT, serta dua staf Gubernur DKI Jakarta berinisial UDN dan WSN. Mereka disebut sering terlihat berkoordinasi di ruang kerja IM maupun Sekda MM.
Bahkan, SW menuding IM mendapat dukungan dari salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang. “IM dengan backup dari pimpinan KPK sering memanggil dan memaksa kepala dinas, dirut BUMD, dan kontraktor untuk mengatur proyek,” ucapnya.
SW meminta Gubernur Pramono Anung waspada terhadap pelantikan pejabat eselon III dan IV yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menduga pihak yang sama akan mencoba kembali menempatkan orang-orang dekatnya pada jabatan strategis, terutama camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon III dan IV. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari IM, MM, maupun pihak terkait lainnya.
