Lingkup.id, Subang – Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mengapresiasi langkah cepat dan terpadu Pemerintah Kabupaten Subang dalam menangani banjir Pantura yang terjadi sejak akhir Januari lalu. Menurutnya, keputusan pencabutan status tanggap darurat menandai keberhasilan fase penanganan darurat, sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan pemulihan dan pencegahan ke depan berjalan lebih terarah.
Hal tersebut disampaikan Victor usai mengikuti Rapat Koordinasi Pasca Bencana yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026, di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang secara resmi mencabut status tanggap darurat banjir Pantura dan menetapkan daerah masuk ke fase transisi pemulihan.
DPRD mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait. Dari laporan yang kami terima, penanganan banjir kali ini relatif berjalan baik, dan responsnya cepat. Yang paling penting, tidak ada korban jiwa,” ujar Victor.
Berdasarkan paparan BPBD Subang, banjir berdampak pada sembilan kecamatan dengan total 26.793 kepala keluarga atau 77.426 jiwa terdampak. Sebanyak 23.833 rumah terendam, 8.257 hektar sawah dan 2.017 hektar tambak terdampak, serta 32.002 meter jalan mengalami gangguan.
Selain itu, 41 sekolah dan 113 sarana ibadah turut terdampak. Selama masa tanggap darurat, penanganan terpadu dilakukan melalui pengoperasian posko utama di Pamanukan, evakuasi warga, dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta distribusi logistik, hingga akhirnya berhasil mencapai zero casualty.
Victor menilai, keberhasilan fase darurat harus diikuti dengan kebijakan pemulihan yang berpihak kepada masyarakat terdampak, khususnya petani dan nelayan. Ia menyoroti besarnya dampak banjir terhadap sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga Pantura Subang.
Selain sektor pertanian, DPRD juga memberi perhatian serius pada persoalan infrastruktur pengendali banjir, khususnya kondisi tanggul dan sungai. Paparan Dinas PUPR menyebutkan bahwa banjir Pantura berkaitan dengan kondisi Sungai Cipunagara yang menerima suplai dari beberapa sungai besar, diperparah oleh pendangkalan, penyempitan saluran, penumpukan sampah, serta bangunan liar di sempadan sungai. Tanggul di sejumlah titik dilaporkan menipis dan mengalami banyak totosan, sehingga aliran air tidak berjalan normal saat debit meningkat.
“Kita tidak boleh berhenti di penanganan darurat saja. DPRD mendorong adanya rencana jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang jelas, mulai dari normalisasi sungai, penguatan tanggul, sampai penertiban bangunan liar. Ini harus menjadi agenda bersama agar banjir tidak terus berulang setiap tahun,” kata Victor.
Terkait keterbatasan anggaran dan hasil koordinasi dengan BBWS, DPRD menyatakan siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan pendanaan ke tingkat provinsi maupun pusat, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR.
Dalam rapat tersebut, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., juga menegaskan bahwa meski kondisi sudah membaik, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari pendataan kerusakan, bantuan rehabilitasi rumah warga, hingga penguatan infrastruktur. Pemerintah daerah juga tengah memproses bantuan dari berbagai pihak, termasuk RANS, dengan memastikan data penerima tepat sasaran.
Menutup rapat, Victor kembali menegaskan komitmen DPRD Subang untuk terus mengawal proses pemulihan pasca banjir.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Harapannya, apa yang kita siapkan hari ini benar-benar menjadi titik balik agar masyarakat Pantura Subang bisa merasa lebih aman dan tidak lagi dihantui banjir yang sama di masa mendatang,” pungkasnya.(HR)
