Lingkup.id, Bandung – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak banjir di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 17 April 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Cucun didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira, untuk memastikan penanganan kedaruratan berjalan optimal bagi warga terdampak.
Peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya di daerah pemilihan, guna memastikan kehadiran negara di tengah musibah yang melanda masyarakat.
Cucun menyampaikan bahwa sejak awal bencana terjadi, pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari BPBD tingkat Kabupaten dan Provinsi hingga BNPB pusat.
“Alhamdulillah, sejak kemarin BNPB dan BPBD sudah turun langsung. Kami memastikan semua perangkat negara, baik itu Kemensos maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, sudah betul-betul berada di lapangan untuk menangani situasi,” ujar Cucun di sela-sela tinjauannya.
Banjir yang melanda kali ini berdampak pada setidaknya tujuh kecamatan. Menurut Cucun, wilayah Kabupaten Bandung secara geografis merupakan cekungan yang menjadi muara dari berbagai aliran sungai lintas kabupaten, seperti sungai dari Sumedang, Cikeruh, hingga Cikapundung.
“Ketika ada siklus hujan besar dengan intensitas yang tidak kunjung berhenti, genangan dan banjir menjadi konsekuensi yang sulit dihindari,” tuturnya.
“Namun, yang terpenting saat ini adalah bagaimana penanganan preventif dan bantuan logistik tersalurkan dengan baik untuk meringankan beban saudara-saudara kita,” tambahnya.
Menanggapi solusi permanen agar bencana serupa tidak terus berulang, Cucun menegaskan perlunya kerja sama kolaboratif dan penghapusan ego sektoral dalam pengelolaan sungai. Ia menyoroti regulasi kewenangan yang seringkali menjadi hambatan dalam eksekusi di lapangan.
Cucun juga menyinggung keberhasilan model kerja seperti Satgas Citarum Harum yang mampu mengintegrasikan penanganan secara nasional, mulai dari disiplin menjaga fungsi lahan sempadan sungai hingga pengelolaan sampah plastik yang kerap menyumbat aliran air.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI ini menekankan bahwa urusan menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau satgas semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan fungsi satgas. Kesadaran harus kembali ke masyarakat. Siapa lagi yang mau menjaga alam dan lingkungan kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri? Ayo kita jaga sungai kita tetap bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Selain kolaborasi teknis di lapangan, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti pentingnya sinkronisasi tata ruang antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, permasalahan banjir di Rancaekek tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu wilayah saja.
“Yang memegang kendali tata ruang itu ada di ATR/BPN. Harus ada kolaborasi kuat antara kementerian dengan provinsi dan kabupaten untuk melihat wilayah ini sebagai satu kesatuan aglomerasi, yakni Bandung Raya,” tegas Cucun.
Ia memberikan gambaran bahwa upaya pembenahan di Kabupaten Bandung akan sia-sia jika wilayah tetangga tidak melakukan hal serupa.
“Tidak bisa hanya Kabupaten Bandung yang ditata, sementara Sumedang tidak. Air itu mengalir, ujungnya tetap akan ke sini (Kabupaten Bandung). Maka dari itu, harus ada pihak yang menjadi pemimpin atau leader dalam koordinasi ini,” tuturnya.
Cucun mendukung penuh inisiatif Gubernur Jawa Barat untuk mendudukkan para kepala daerah dalam satu meja guna mencari solusi komprehensif.
Masalah banjir di wilayah ini melibatkan persinggungan wilayah antara Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
“Ini sudah ranah lintas kabupaten. Bupati Bandung tidak bisa bekerja sendiri atau sekadar protes ke wilayah tetangga jika aliran sungainya terhambat.
Harus ada leader-nya, dan karena ini sudah lintas kabupaten, maka Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur yang harus berdiri di depan sebagai koordinator,” jelasnya.
Dengan adanya duduk bersama antara tiga kepala daerah tersebut, diharapkan ada kesepahaman mengenai regulasi pembangunan, perlindungan kawasan resapan air, hingga normalisasi sungai yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Intinya adalah komunikasi dan eksekusi kolektif. Kita tidak ingin penanganan bencana hanya bersifat pemadam kebakaran saat kejadian saja, tapi harus menyentuh akar masalah pada tata ruang dan fungsi lahan,” tutup Cucun.**
