Lingkup.id, Tasikmalaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Rizky Barokah ke dalam PT BPRS PNM Mentari. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan industri BPR Syariah agar semakin sehat, memiliki daya saing yang lebih baik, serta mampu memberikan layanan keuangan syariah yang lebih optimal kepada masyarakat. Persetujuan
Lingkup.id, TASIKMALAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan Program Tasikmalaya CAANG (CerdAs keuANGan) sebagai langkah memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, serta mendorong kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Peluncuran program yang digelar
Lingkup.id, Ciamis – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus memperkuat literasi keuangan di kalangan generasi muda melalui penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai investasi yang legal, logis, dan berorientasi jangka
Lingkup.id, Garut – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Persatuan Islam (PERSIS) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menggelar School of Syariah (SoS) sekaligus implementasi Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Auditorium Institut Agama Islam (IAI) PERSIS Garut, Kamis (18/6/2026). Program kolaborasi antara OJK, PERSIS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank
Lingkup.id, Tasikmalaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) wilayah Priangan Timur terus memperkuat pemberdayaan peternak lokal melalui Program BEREHAN (Berbagi Hewan Kurban). Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Program BEREHAN merupakan inisiatif TPAKD Provinsi Jawa
Lingkup.id, Tasikmalaya – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mencatat pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur pada tahun 2025 mencapai 5,56 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan Jawa Barat 5,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global. Hal itu disampaikan Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati dalam
Lingkup.id, Tasikmalaya — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Kodim 0612/Tasikmalaya memperkuat sinergi dalam upaya memberantas judi online, pinjaman online ilegal, serta berbagai aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di tengah perkembangan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Edukasi dan Deklarasi Tolak dan Berantas Judi Online, Pinjaman Online Ilegal, dan Aktivitas Keuangan Ilegal” yang
Lingkup.id, Ciamis — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus memperluas edukasi keuangan dengan menggandeng penyuluh agama sebagai agen literasi di masyarakat melalui pelatihan Training of Trainers (ToT) di Kabupaten Ciamis, Selasa (7/4/2026). Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat kembali diperkuat OJK Tasikmalaya dengan melibatkan penyuluh agama sebagai ujung tombak edukasi. Kegiatan Training of Trainers (ToT) Edukasi
Lingkup.id, Tasikmalaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat dengan menggandeng para penyuluh agama. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Training of Trainers (ToT) Edukasi Keuangan bagi Penyuluh Agama se-Kota Tasikmalaya. Kegiatan yang digelar di Auditorium Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tasikmalaya, Rabu (11/3/2026),
Lingkup.id, Tasikmalaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Priangan Timur ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari. Kebijakan ini merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan untuk memperkuat permodalan, daya saing, dan ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persetujuan