Lingkup.id – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar aksi pilah sampah dengan melibatkan pengurus dan warga. Dalam kegiatan ini, PDIP membantu pembangunan TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai media tanam.
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, TEBA merupakan instrumen yang dibuat dari beton dan juga bisa dari tong bekas untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.
“PDI Perjuangan membantu pembangunan TEBA, jadi TEBA itu sebuah instrumen yang dibuat dari beton dan juga bisa juga dari tong bekas untuk bagaimana mengolah sampah organik untuk menjadi kompos yang mana nanti akan bisa dimanfaatkan sebagai media tanam,” ujar Ono Surono.
Di Jawa Barat, ada 740 TEBA yang dibangun. Kerja sama ini melibatkan kader dan rakyat tidak kurang dari 140.000 orang. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan total informasi 1 juta lebih orang terlibat.
Ono menegaskan, kegiatan ini bukan hanya seremonial. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini akan terus dilakukan. Seperti yang dilaksanakan di RW 07 Margahayu Utara ini menjadi binaan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.
“Setelah TEBA, setelah keranjang sampah kita akan berikan gerobak sampah ada 2 unit, ada mesin chopper untuk mencacah sampah-sampah organik untuk lebih bisa terurai lagi dan juga kita akan siapkan biodekomposer untuk bakteri pengurai,” katanya.
Menurut Ono, gerakan ini merupakan gerakan merawat pertiwi yang selalu diinisiasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Terkait keberlanjutan, Ono menyebut kuncinya adalah SDM. Pada saat manusianya melihat sampah bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu masalah tapi sebuah peluang untuk mendapatkan uang, maka rakyat akan fokus untuk mengolah sampah.
“Ketika rakyat sudah seperti itu, manusianya sudah ada seperti itu maka perlu dukungan dari pemerintah. Maka PDI Perjuangan selain membantu secara langsung, bagaimana kita juga memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat RT, RW, kelurahan, desa untuk mendapatkan juga perhatian dari pemerintah,” jelasnya.
Untuk itu, saat ini DPRD Jawa Barat sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui Perda itu, PDIP ingin aspek legalitas terpenuhi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membantu rakyat secara langsung, bukan lagi hanya perintah-perintah ke bupati wali kota.
“Sehingga melalui Perda itu kita ingin Provinsi Jawa Barat benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sampah,” tutup Ono.
