Lingkup.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mulai mengubah caranya dalam memimpin. Gaya dia yang superman sangat tidak sehat dan tidak efektif dari aspek manajemen pemerintahan.
Demikian disampaikan Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS) Arman Salam kepada pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025). “Baik dari aspek kultur maupun sistem pemerintahan saat ini, termasuk Jawa Barat, cara superman Dedi Mulyadi sangat buruk, tidak sehat dan dijamin tidak efektif,” katanya.
Menurut Arman, gubernur yang akrab disapa KDM itu sudah saatnya mengubah pola dan gaya dalam memimpin Jawa Barat. Dia harus tampil dengan mengedepankan pola supertim dan bukan superman.
Arman mencontohkan mulai dari lingkungan pemerintahan propinsi, KDM tidak memberi contoh sebuah kerja tim antara dirinya dengan wakil gubernurnya. Dia terkesan jalan sendiri dan ingin menonjol sendiri tanpa memberi peran wakilnya.
Begitu pun, kata Arman, cara KDM dalam memimpin dan memperlakukan para kepala daerah di bawah komandonya. Dia terlihat seperti ingin mengambil alih peran para bupati dan walikota dengan kesan seperti tak bisa kerja. Bahkan, dalam beberapa kasus, KDM seperti mempermalukan mereka.
“Ini pasti tidak sehat dari aspek manajemen pemerintahan. Semua masalah sepertinya ingin dia atasi sendiri. Kalau benar dia bisa, tentu bagus-bagus saja. Ujungnya, para bupati dan walikota juga yang harus membereskan,”Arman juga memberi contoh buruk KDM dalam memanfaatkan sosial media seperti youtube, tiktok dan lain-lain. Dari satu sisi tentu bisa efektif agar rakyat tahu apa yang dikerjakannya. Namun, disisi lain, konten yang ditampilkan sangat tidak mendidik karena mengelabui dan meninabobokan rakyat.
Salah satu yang sering dilihat di sosmednya KDM, lanjut Arman, aksi dia membagi-bagi uang. Dari satu sisi tentu baik-baik saja. Tapi, apa efeknya buat penanganan tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Berapa banyak sih orang yang bisa dikasih uang oleh KDM dibanding jutaan warga miskin di Jabar. Apalagi, memberi uang nya dipilih-pilih hanya saat ada kamera saja supaya bisa tayang di sosmed. Ini kan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” tegasnya.
Karena itu, menurut Arman, sangat wajar jika sejumlah warga Jabar menilai KDM sebagai gubernur konten. Bisa dibayangkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan KDM untuk membuat konten yang bisa menghasilkan uang. Meskipun, uang dari hasil konten itu sebagian diberikan kepada rakyat.
“Yang tak kalah penting, dalam melakukan aksi bagi-bagi uang itu, KDM harus transparan. Kenapa? Karena sekarang dia gubernur. Rakyat harus tahu, apakah uang yang dibagikan itu dari APBD, atau dari hasil ngonten. Terbuka saja,” ungkapnya.
