Lingkup.id – Bandung, Peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung menjadi momentum bagi DPRD Kota Bandung untuk menegaskan kembali arah pembangunan kota: bukan sekadar membangun infrastruktur dan mempercantik wajah kota, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, Jumat, 25 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., membacakan pidato peringatan HJKB yang menyoroti pentingnya pembangunan berorientasi pada kebutuhan warga, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pelayanan publik yang responsif.
DPRD menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari megahnya bangunan, panjangnya jalan, atau perubahan estetika kota. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang layak, kesempatan kerja yang memadai, serta lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
Karena itu, DPRD menempatkan penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai instrumen penting untuk memastikan APBD digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Persoalan Sampah, Macet, dan Banjir Tak Bisa Diselesaikan Secara Parsial
Di tengah berbagai tantangan perkotaan, pengelolaan sampah, kemacetan, dan banjir masih membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam pengelolaan sampah, DPRD mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui prinsip reduce, reuse, recycle, dan recovery. Sampah tidak semata dipandang sebagai beban kota, tetapi juga berpotensi menjadi sumber nilai ekonomi melalui keterlibatan bank sampah, UMKM, koperasi, dan komunitas masyarakat.
Sementara itu, persoalan kemacetan membutuhkan pembenahan sistem mobilitas perkotaan secara menyeluruh. Integrasi transportasi publik, penyediaan fasilitas pejalan kaki, penataan parkir, serta konektivitas antarkawasan menjadi bagian penting untuk menciptakan pergerakan warga yang lebih efisien.
Adapun penanganan banjir perlu didukung modernisasi drainase, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan sumur resapan, dan konservasi daerah hulu. Langkah tersebut harus menjadi bagian dari kebijakan tata ruang yang konsisten, bukan sekadar respons ketika banjir terjadi.
Pelayanan Publik Jangan Menunggu Persoalan Viral
Selain pembangunan fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya perubahan orientasi pelayanan aparatur pemerintah daerah. Seluruh jajaran, mulai dari perangkat dinas hingga aparat kewilayahan, dituntut lebih peka terhadap aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat.
Pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif harus menjadi standar, baik dalam urusan administrasi kependudukan, kesehatan, maupun penataan lingkungan kota.
Respons pemerintah, menurut pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut, tidak semestinya baru muncul setelah persoalan ramai di media sosial. Kehadiran pemerintah harus dirasakan sejak warga menyampaikan masalah, bukan setelah keluhan berkembang menjadi sorotan publik.
Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga.
UMKM dan Industri Kreatif Harus Naik Kelas
Dari sisi ekonomi, penguatan UMKM dan industri kreatif menjadi salah satu agenda strategis untuk memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan terhadap pelaku usaha perlu diwujudkan melalui pendampingan legalitas, digitalisasi, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, termasuk peluang ekspor. Koperasi diharapkan berperan sebagai agregator, sementara BUMD dapat memperkuat akses pasar bagi produk lokal.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Solidarity in Harmony Harus Terwujud dalam Kebijakan Nyata
Mengusung tema Solidarity in Harmony, peringatan HJKB ke-216 mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh elemen kota, mulai dari pemerintah, DPRD, TNI-Polri, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat.
Semangat solidaritas dan gotong royong perlu diterjemahkan ke dalam kerja bersama untuk menjawab persoalan kota. Visi Bandung Utama—Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis—membutuhkan konsistensi kebijakan serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Pada akhir rapat paripurna, DPRD turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas penghargaan komitmen pengelolaan sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk memperkuat kinerja pengelolaan lingkungan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen dan capaian tersebut berkelanjutan serta dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada usia ke-216, Kota Bandung membutuhkan lebih dari sekadar perayaan hari jadi. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berujung pada manfaat nyata: pelayanan yang semakin baik, persoalan perkotaan yang tertangani, ekonomi masyarakat yang menguat, dan kualitas hidup warga yang terus meningkat.***(Red).
