Seluruh informasi di Subang, Jawa Barat
Lingkup.id, SUBANG – Kondisi memprihatinkan menimpa SMP Negeri 4 Subang. Ironisnya, sekolah yang berada hanya beberapa meter dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang itu justru memiliki sejumlah ruang kelas yang rusak dan dinilai tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa ruang kelas, khususnya yang digunakan siswa kelas IX, mengalami kerusakan
Lingkup.id, SUBANG – Aktivitas galian tanah merah yang diduga belum mengantongi perizinan lengkap untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, menuai protes dari warga. Mereka menilai aktivitas tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan, debu, serta gangguan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut tanah yang melintas setiap hari. Perwakilan masyarakat Purwadadi, Yadi
Lingkup.id, SUBANG – Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Subang mengeluhkan minimnya kehadiran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang di kantor sekretariat. Kondisi tersebut bahkan disebut membuat kantor KONI bak “rumah hantu” karena jarang ada pengurus maupun staf yang berada di tempat. Terlebih para pekerja di Kantor Koni Kabupaten Subang sudah di
Lingkup.id, SUBANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Subang akan memperluas pengelolaan retribusi parkir ke fasilitas kesehatan milik pemerintah, yakni Puskesmas. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2026. Kepala Bidang Parkir Dishub Subang, Dito Sudrajat, mengatakan pengelolaan parkir di Puskesmas mulai dipersiapkan
Lingkup.id, Subang – Komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Polri. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi yang dilakukan Kapolsek Pagaden, AKP Ikin Sodikin, ke Markas Koramil 0502 Pagaden, Kabupaten Subang, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara Polsek Pagaden
Lingkup.id, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara umum masih dalam kondisi aman meski musim kemarau mulai berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian di sejumlah wilayah. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang, Dewi Lestari, mengatakan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang saat ini dimiliki Pemkab Subang tersisa sekitar 78 ton. Jumlah
Lingkup.id, SUBANG – Musim kemarau mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektare sawah yang tersebar di tujuh kecamatan mengalami kekeringan akibat minimnya pasokan air irigasi, sehingga petani diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp7 juta per hektare. Kekeringan terjadi setelah curah hujan menurun dalam dua bulan terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya
Lingkup.id, SUBANG – Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Subang (TRS), Lukman Nurhakim, menegaskan kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih. Hal itu disampaikannya saat melakukan evaluasi kinerja di Cabang Pabuaran. Menurut Lukman, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja Tim Non Revenue Water (NRW), tim khusus yang bertugas
Lingkup.id, SUBANG – Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH) Kabupaten Subang menyoroti tiga paket pekerjaan pembangunan drainase di Kabupaten Subang dengan total nilai anggaran mencapai Rp7,7 miliar. KPKH menduga terdapat rekayasa sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) karena sejumlah persyaratan dinilai identik pada ketiga paket pekerjaan tersebut. Ketua KPKH Kabupaten Subang, Pram Pratomo Qodarian,
Lingkup.id, SUBANG – Komisi III DPRD Kabupaten Subang meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang mempublikasikan data pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan transparansi sekaligus melindungi hak masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi