Seluruh informasi di Subang, Jawa Barat
Lingkup.id, SUBANG – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Penggerak Ekonomi Rakyat Subang menggelar aksi damai di depan Masjid Agung Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat.(3/07/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dalam aksi tersebut, ribuan warga memadati kawasan Masjid
Lingkup.id, SUBANG – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, menegaskan bahwa proses pelantikan 18 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dilaksanakan secara akuntabel, transparan, objektif, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa seluruh proses pengisian jabatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi, tanpa adanya praktik pungutan maupun transaksi
Lingkup.id, SUBANG – Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH) Subang mengkritik pernyataan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang, Bayu Aji, yang menyampaikan capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH). KPKH menilai penyampaian capaian program tersebut justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan penyerahan prasarana, sarana,
Lingkup.id, SUBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang terus mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi yang dilakukan tidak hanya melalui pembaruan data wajib pajak, tetapi juga dengan menerjunkan seluruh jajaran Bapenda ke lapangan untuk melakukan pendataan, pemeriksaan, penagihan, hingga edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kepala Bapenda Kabupaten Subang, Yeni Nuraeni,
Lingkup.id, SUBANG – Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH) Subang menyoroti masih rendahnya penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Subang. KPKH menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta sosialisasi aturan yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang yang dihimpun KPKH
Lingkup.id, SUBANG – Ketua Partai NasDem Kabupaten Subang, Eep Hidayat, kembali melontarkan kritik keras terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Mahkamah Partai NasDem terkait penyelesaian sengketa internal hasil Pemilu 2024. Ia menilai keputusan yang mempertahankan Jembeh sebagai anggota DPR RI justru bertentangan dengan semangat restorasi yang selama ini diusung partai. Menurut Eep Hidayat, jargon restorasi
Lingkup.id, SUBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang mencatat jumlah pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 mencapai 1.244.730 orang. Angka tersebut bertambah 14.074 pemilih atau sekitar 1,14 persen dibandingkan hasil pemutakhiran pada Triwulan I 2026. Ketua KPU Kabupaten Subang, Abdul Muhyi, mengatakan pemutakhiran data pemilih merupakan agenda rutin yang
Lingkup.id, SUBANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang terus memperkuat pembangunan infrastruktur melalui program pemeliharaan jalan kabupaten. Salah satu ruas yang kini menjadi sasaran perbaikan adalah Jalan Gunungsari–Pangsor. Pemeliharaan ruas jalan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemeliharaan Dinas PUPR Kabupaten Subang sebagai upaya meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan rasa aman dan
Lingkup.id, SUBANG – Penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang perumahan di Kabupaten Subang masih jauh dari target. Dari total 137 kawasan perumahan yang tercatat, baru 26 pengembang yang telah menyerahkan Fasos dan Fasum kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Artinya, masih terdapat 111 kawasan perumahan yang belum menuntaskan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Lingkup.id, SUBANG – Belasan pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengaku belum menerima gaji selama tujuh bulan, terhitung sejak Januari hingga Juli 2026. Kondisi tersebut dikeluhkan para pegawai karena berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang pegawai mengaku kesulitan menafkahi keluarga akibat belum dibayarkannya hak mereka. “Gaji ini menjadi