Seluruh informasi di Subang, Jawa Barat
Lingkup.id, SUBANG — Perumda Air Minum Tirta Rangga Subang atau Perumda TRS menggandeng Kejaksaan Negeri Subang untuk menagih tunggakan pelanggan, khususnya pelanggan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam jangka waktu panjang. Direktur Utama Perumda TRS, Lukman Nurhakim, mengatakan kerja sama tersebut dilakukan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Subang. Pelanggan dengan tunggakan
Lingkup.id, SUBANG — Program revitalisasi di SDN Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang disebut berasal dari usulan aspirasi, menuai sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya perubahan Surat Keputusan atau SK Tim Pelaksana Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP yang menjadi tim pelaksana kegiatan revitalisasi sekolah tersebut. Informasi yang diperoleh menyebutkan, dalam SK P2SP awal, posisi ketua dijabat
Lingkup.id – Subang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat menertibkan para pedagang yang masih bersikeras melakukan aktivitas jual beli di sepanjang Jalan Raya Subang hingga Bandung (mulai dari Tugu Tangkuban Parahu, Kecamatan Ciater) hingga Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Jawa Barat Akhmad Taufiqurrahman mengatakan,
Lingkup.id, SUBANG — Pelaksanaan program revitalisasi sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menuai sorotan. Salah satunya terkait revitalisasi dari usulan aspirasi di SDN Sukadana, Kecamatan Blanakan, serta SDN Blanakan. Sorotan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai perubahan susunan Surat Keputusan atau SK Tim P2SP yang terlibat dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Informasi yang
Lingkup.id, SUBANG – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Sukadana, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pelaksanaan program yang bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah tersebut diduga melibatkan pihak ketiga. Program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak, membangun ruang kelas
Lingkup.id, SUBANG — Masyarakat Kabupaten Subang kini semakin mudah mengurus Kartu Kuning atau AK-1. Dinas terkait menyediakan layanan pembuatan kartu pencari kerja secara daring sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung dan mengantre di kantor pelayanan. Melalui layanan tersebut, pemohon dapat mengajukan pembuatan Kartu Kuning dari rumah. Dokumen yang diterbitkan berbentuk file PDF dan telah dilengkapi
Lingkup.id, SUBANG — Perumda Tirta Rangga Subang (TRS) tidak menerima penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang maupun bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026. Direktur Utama Perumda TRS, Lukman Nurhakim, mengatakan dukungan anggaran pemerintah menjadi penting untuk memperkuat infrastruktur pelayanan air bersih, terutama di wilayah Pantura yang terdampak
Lingkup.id, SUBANG — Ketua DPRD Kabupaten Subang Victor Wirabuana Abdurachman menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung upaya pemerintah dan kepolisian dalam memutus rantai kejahatan jalanan serta peredaran gelap obat-obatan terlarang di Kabupaten Subang. Pernyataan tersebut disampaikan Victor usai menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan jalanan dan peredaran narkotika di Mapolres Subang, Senin (10/8/2026) lalu.
Lingkup.id, SUBANG — Musim kemarau mulai berdampak terhadap pasokan dan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan dari petani. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, petugas gabungan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Subang, Bulog Kantor Cabang
Lingkup.id, SUBANG — Peredaran obat keras ilegal di sejumlah wilayah Jawa Barat semakin mengkhawatirkan. Penjualan obat-obatan tersebut diduga semakin terbuka dan mudah dijangkau masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai peredaran obat keras ilegal bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan