Lingkup.id, Tasikmalaya – Pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai melalui pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat perhatian Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya.
KNPI mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kualitas pembangunan jalan benar-benar terjaga. Pasalnya, proyek yang dibiayai melalui pinjaman tersebut tidak hanya menyangkut manfaat infrastruktur bagi masyarakat, tetapi juga menjadi beban keuangan daerah yang harus dikembalikan dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, menilai pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek. Pemerintah harus memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar hasilnya memiliki daya tahan dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Menurut Burhanudin, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara serius, mulai dari proses pengerjaan hingga hasil akhir pembangunan. Pemerintah daerah juga harus memastikan kontraktor bekerja sesuai standar mutu dan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Uang yang digunakan ini merupakan pinjaman daerah dan nantinya harus dikembalikan. Jadi, kualitas pembangunannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah justru menanggung kerugian akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” tambahnya.
Selain menyoroti kualitas infrastruktur, KNPI juga meminta Pemkab Tasikmalaya membuka secara transparan skema pengembalian pinjaman sebesar Rp 230 miliar tersebut.
Burhanudin menegaskan, masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk membayar pinjaman, mekanisme cicilan, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai realisasi pembayaran tahap pertama yang harus dilakukan tahun ini. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
“Pembayaran di setiap tahun pun juga harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan jalan yang bersumber dari pinjaman daerah memang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, manfaat tersebut harus sebanding dengan tanggung jawab fiskal yang harus dipenuhi pemerintah dalam jangka panjang.
KNPI berharap Pemkab Tasikmalaya menjadikan kualitas pembangunan dan transparansi pengelolaan pinjaman sebagai prioritas. Dengan demikian, pinjaman Rp 230 miliar dari PT SMI tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengelolaan keuangan daerah.
