Lingkup.id, Tasikmalaya — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan arah pembangunan daerah terus disinergikan dengan kebijakan strategis pemerintah pusat. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi desa berbasis koperasi, hingga perluasan jaminan sosial dan layanan kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (14/8/2026).
Menurut Asep, pidato kenegaraan Presiden sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat optimisme dalam menjalankan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Setelah menyimak dan mendengarkan pidato kenegaraan, ini tentunya menjadi semangat dan motivasi baru bagi kami di pimpinan daerah dan seluruh perangkat serta pegawai pemerintah daerah untuk menatap masa depan lebih optimis lagi. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat harus selaras dengan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Asep di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satu sektor yang menjadi fokus Pemkab Tasikmalaya adalah pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah oleh pemerintah pusat, Pemkab Tasikmalaya pada tahun anggaran 2026 mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk memperbaiki 32 ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
Tak hanya infrastruktur, sinkronisasi kebijakan juga dilakukan di sektor pendidikan. Ketika pemerintah pusat mendorong revitalisasi fisik sekolah, Pemkab Tasikmalaya berupaya mengimbanginya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu targetnya adalah menekan angka anak putus sekolah sehingga anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan formal setidaknya hingga 13 tahun.
“Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk revitalisasi sekolah-sekolah, kita imbangi dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk mendorong anak-anak usia wajib sekolah terus bersekolah. Anak yang putus sekolah kita upayakan untuk mencapai pendidikan 13 tahun,” tutur Asep.
Sementara di sektor ekonomi, Pemkab Tasikmalaya menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.
Pemkab berkomitmen membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi di tingkat desa. Langkah ini diarahkan agar hasil produksi masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, peternakan hingga perikanan, dapat terserap secara optimal.
Hasil produksi tersebut nantinya diharapkan dapat kembali disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi dapat tumbuh dari tingkat desa.
“Ini menceritakan bahwa ekonomi kita betul-betul tumbuh dari akar rumput melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa,” kata Asep.
Selain ketiga sektor tersebut, Pemkab Tasikmalaya juga memastikan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di daerah.
Program tersebut meliputi ketahanan pangan, distribusi makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Pelaksanaan berbagai program tersebut akan disinergikan dengan target pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menangani tengkes (stunting) dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan pola pembangunan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, Pemkab Tasikmalaya menargetkan berbagai kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.
