Lingkup.id, SUBANG – Tokoh Pemuda yang juga sebagai perwakilan Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), Megi Akbar Setiawan. menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan terhadap PT BYD Auto Indonesia merupakan murni inisiatif masyarakat Kabupaten Subang yang ingin menyuarakan keresahan atas dampak sosial dari masuknya investasi industri di daerah.
Megi menyebut, gerakan tersebut bukan aksi yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tertentu, melainkan forum warga yang terbentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat.
Megi Akbar Setiawan. juga menjelaskan, forum tersebut tidak memiliki struktur organisasi formal sebagaimana ormas pada umumnya, seperti sekretaris, wakil ketua, maupun bidang-bidang tertentu.
Menurutnya, munculnya aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan masyarakat yang menginginkan agar investasi besar di Kabupaten Subang turut memberikan manfaat nyata bagi warga setempat, terutama dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan.
“Ini murni inisiatif masyarakat Kabupaten Subang. Kami bergerak karena ada keresahan di tengah masyarakat terhadap dampak sosial dari investasi yang masuk. Jadi, jangan kemudian gerakan ini diidentikkan dengan ormas tertentu,” ungkap Megi. Kamis, (12/11/2026).
Ia menegaskan, terdapat dua hal utama yang menjadi perhatiannya. Pertama, mendorong perusahaan agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal Kabupaten Subang.
Kedua, memancing respons serta komitmen konkret dari perusahaan maupun pemerintah terkait keberadaan investasi di daerah.
Menurutnya, besarnya investasi yang masuk ke Kabupaten Subang semestinya berjalan beriringan dengan upaya mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Yang kami dorong adalah bagaimana masyarakat Subang mendapatkan kesempatan dan prioritas untuk bekerja di daerahnya sendiri. Jangan sampai investasi tumbuh begitu besar, tetapi masyarakat lokal justru tidak mendapatkan manfaat yang sebanding,” tegasnya.
Selain menyampaikan tuntutan kepada perusahaan, FMSB juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai membangun persepsi keliru terhadap gerakan masyarakat tersebut.
Ia menyoroti sikap PT BYD Auto Indonesia yang dinilai mengamini narasi di media massa dengan menyebut FMSB sebagai ormas yang melakukan penggerebekan.
Padahal, menurutnya, gerakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan maupun pemerintah.
“Kami menyayangkan ketika muncul literasi atau pemberitaan yang menggambarkan FMSB sebagai ormas yang menggerebek perusahaan. Seharusnya persoalan ini dilihat secara utuh. Kami adalah forum masyarakat yang menyampaikan keresahan dan aspirasi warga,” katanya.
Lebih jauh, FMSB menilai persoalan investasi tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten juga harus memiliki sinkronisasi kebijakan dalam mengawal masuknya investasi.
Salah satu aspek yang dinilai penting adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang di Kabupaten Subang.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri di Subang dibarengi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan investasi.
“Kami berharap ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Investasi harus dikawal bersama, termasuk bagaimana menyiapkan SDM lokal agar masyarakat Subang benar-benar bisa masuk dan mengambil bagian dalam pertumbuhan industri,” ujarnya.
Meski demikian, FMSB menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya menyambut baik masuknya investasi ke Kabupaten Subang.
Namun, investasi harus dibangun dengan iklim usaha yang sehat, menjamin keamanan, serta tetap memperhatikan norma dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Selain penyerapan tenaga kerja, perusahaan juga diharapkan membuka ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar manfaat ekonomi dari aktivitas industri dapat dirasakan lebih luas.
“Pada prinsipnya masyarakat Subang tidak menolak investasi. Kami justru ingin investasi berjalan baik, aman, dan memberikan manfaat bagi daerah. Harus ada komitmen nyata terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal maupun UMKM. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkasnya.(HR)
