Lingkup.id, Tasikmalaya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya membagikan strategi pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan dalam agenda Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, hadir sebagai narasumber untuk memaparkan pengalaman daerahnya dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menekankan pentingnya pemantauan harga secara berkala, intervensi cepat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Asep mengatakan, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah langkah antisipatif sebelum kenaikan harga meluas di pasar. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif memantau pergerakan harga agar dapat segera mengambil tindakan ketika ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan.
“Kalau harga sudah bergejolak, pasti ramai. Makanya sebelum kejadian, mending saya pelototin dulu. Mampir ke ruangan TPID untuk memantau harga apa yang sedang naik,” kata Asep dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, pemantauan harga dilakukan secara real-time dengan mengandalkan data akurat dari pasar-pasar yang telah ditunjuk. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat merespons kenaikan harga dalam waktu relatif singkat.
“Misalkan kenaikan harga terjadi jam 9 atau 10 pagi, sore hari kita sudah bisa intervensi. Kolaborasi antardaerah itu penting, selain pelaporan secara akurat dari pasar-pasar,” ujarnya.
Selain pemantauan harga, Pemkab Tasikmalaya juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah lainnya untuk mengatasi kekurangan pasokan komoditas tertentu. Langkah ini dilakukan agar ketersediaan barang di pasar tetap terjaga dan tekanan kenaikan harga dapat dikendalikan.
“Kita selalu bekerja sama dengan Bulog, jadi kekurangan pasokan selalu terpenuhi. Makanya harga bisa terkendali,” tutur Asep.
Upaya pengendalian inflasi tersebut juga diwujudkan melalui sejumlah program konkret, di antaranya operasi pasar, Gelar Pangan Murah (GPM), serta operasi pasar murah bersubsidi. Program-program tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Tidak hanya berfokus pada distribusi dan stabilisasi harga, Pemkab Tasikmalaya turut memperhatikan ketersediaan pasokan dari sektor hulu. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menyiapkan lahan budidaya padi untuk produksi benih guna mendukung keberlanjutan pasokan dan mencegah kelangkaan benih.
“Termasuk ketersediaan pasokan, kita menyiapkan lahan budidaya padi untuk benihnya, jadi tidak ada cerita kelangkaan benih,” tambahnya.
Melalui forum berbagi pengalaman tersebut, Asep berharap strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Menurutnya, komunikasi yang lancar, koordinasi lintas daerah, serta komitmen bersama menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
“Minimal untuk tahun 2026 kami masih bisa tersenyum untuk membangun daerah. Mudah-mudahan sesi berbagi pengalaman ini menjadi motivasi untuk daerah lain. Yang penting komunikasi lancar dan niatnya baik,” pungkas Asep.
Pengalaman Kabupaten Tasikmalaya tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku terkait dalam merespons dinamika harga pangan. Pemantauan berbasis data, intervensi tepat waktu, serta upaya menjaga pasokan dari hulu hingga hilir menjadi bagian dari strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung stabilitas harga di daerah.
