Lingkup.id, Pangandaran — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya terus memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat pesisir melalui pengembangan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran. Program ini tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi, tetapi juga membekali nelayan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk kesiapan dana hari tua.
Kegiatan edukasi keuangan yang digelar di Gedung KNMP pada Rabu (11/11) ini merupakan hasil sinergi antara OJK Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran, serta bank bjb Kantor Cabang Pangandaran. Acara tersebut diikuti oleh 80 perwakilan koordinator nelayan dari berbagai rukun nelayan di Kabupaten Pangandaran.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan nelayan memiliki tantangan tersendiri yang dipengaruhi oleh ketidakpastian cuaca dan hasil tangkapan. Oleh karena itu, pemahaman dan akses keuangan yang baik sangat diperlukan agar para nelayan siap menghadapi risiko sekaligus merencanakan masa depan mereka.
“Di balik setiap hasil tangkapan, terdapat kerja keras dan berbagai ketidakpastian yang dihadapi para nelayan, mulai dari kondisi cuaca, hasil tangkapan, hingga akses pasar. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa pembangunan kawasan pesisir juga diiringi dengan penguatan pemahaman dan akses keuangan, agar masyarakat nelayan semakin siap memenuhi kebutuhan hari ini sekaligus merencanakan masa depannya,” ujar Nofa, Jumat (13/11).
Sebelum menginisiasi program ini, OJK Tasikmalaya telah melakukan survei awal untuk memetakan tingkat literasi keuangan, kepemilikan produk jasa keuangan, hingga kebutuhan riil masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil survei itu, materi edukasi difokuskan pada pengelolaan keuangan keluarga, pengenalan produk perbankan formal (seperti tabungan dan pembiayaan produktif oleh bank bjb), serta pentingnya perencanaan pensiun bagi pekerja mandiri.
Selain itu, para nelayan juga diberikan pemahaman mendalam untuk mewaspadai berbagai aktivitas keuangan ilegal, seperti penipuan berkedok investasi bodong dan pinjaman daring (pinjol) ilegal.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DKPKP Kabupaten Pangandaran, Wagiso, menyambut baik kolaborasi lintas sektor ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik di Kampung Nelayan Merah Putih harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.
“Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang membangun masa depan masyarakat pesisir. Kami menyambut baik sinergi bersama OJK dan industri jasa keuangan, karena penguatan kawasan nelayan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan keluarganya,” tutur Wagiso.
Pengembangan EKI di Desa Karangjaladri ini juga sejalan dengan arah kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui perluasan akses keuangan formal. Ke depan, OJK Tasikmalaya bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga nelayan di Pangandaran.
