Lingkup.id, SUBANG – Kebijakan moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat untuk melakukan evaluasi dan pemetaan ulang pelaksanaan program di berbagai daerah.
Salah satu Pengawas Yayasan Mitra MBG di Kasomalang, Kabupaten Subang, Jabar, Jaka Arizona, menilai moratorium secara umum diperlukan agar pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melakukan pendataan dan pemerataan jumlah dapur MBG yang akan beroperasi di seluruh Indonesia.
“Secara umum moratorium ini bagus untuk memetakan jumlah dapur MBG yang ada dan menjadi bahan evaluasi bagi kepala BGN yang baru agar program bisa lebih merata,” ujar Jaka, Selasa (9/6/2026).
Meski demikian, Jaka meminta pemerintah juga memberikan perhatian kepada yayasan mitra yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG namun hingga kini masih menunggu proses administrasi.
Menurutnya, Yayasannya, telah menyelesaikan seluruh pembangunan dan persiapan dapur hingga 100 persen. Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan peralatan memasak, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan.
“Kami sudah membangun dapur MBG secara penuh. Gedung sudah selesai, peralatan masak sudah lengkap, dan seluruh persiapan operasional sudah 100 persen. Namun sampai saat ini status kami masih draft,” katanya.
Ia mengaku khawatir jika moratorium berlangsung terlalu lama karena dapat menimbulkan kerugian bagi yayasan yang telah mengeluarkan biaya berkisar Rp1 miliar demi mendukung program pemerintah tersebut.
“Yang menjadi kekhawatiran kami adalah potensi kerugian yang cukup besar karena semua investasi sudah dilakukan. Kami berharap pemerintah juga memperhatikan dapur-dapur yang sudah siap beroperasi meskipun belum resmi berjalan,” ungkapnya.
Jaka berharap kebijakan moratorium hanya bersifat sementara dan tidak menghambat dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan serta siap melayani masyarakat.
“Mudah-mudahan moratorium ini tidak berlangsung lama. Jangan hanya dapur yang sudah beroperasi yang diperhatikan, tetapi juga dapur yang sudah dibangun dan siap berjalan. Berbeda tentu jika memang belum ada pembangunan sama sekali,” pungkasnya.
Para pengelola yayasan mitra berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan program MBG sehingga investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan tujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat dapat tetap berjalan sesuai rencana.(HR)
