Rilisan pemerintah (Rilis Dinas/Instansi)
Lingkup.id – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar aksi pilah sampah dengan melibatkan pengurus dan warga. Dalam kegiatan ini, PDIP membantu pembangunan TEBA untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, TEBA merupakan instrumen yang dibuat dari beton dan juga bisa dari tong bekas
Lingkup.id, SUBANG – Tokoh Pemuda yang juga sebagai perwakilan Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), Megi Akbar Setiawan. menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan terhadap PT BYD Auto Indonesia merupakan murni inisiatif masyarakat Kabupaten Subang yang ingin menyuarakan keresahan atas dampak sosial dari masuknya investasi industri di daerah. Megi menyebut, gerakan tersebut bukan aksi yang
Lingkup.id, SUBANG – Penganggaran kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Subang yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) sebesar Rp4,5 Miliar menjadi sorotan. Transparansi terkait mekanisme pengelolaan hingga penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai penting agar pelaksanaannya dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Menurut Ketua Garda Wali Songo, Ade Sahid,
Lingkup.id, SUBANG – Besarnya investasi industri yang masuk ke Kabupaten Subang, termasuk dari perusahaan kendaraan listrik BYD dan VinFast, menyimpan harapan besar bagi masyarakat. Namun, di balik geliat pembangunan kawasan industri tersebut, ada satu persoalan yang masih menjadi sorotan: sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menikmati hasil investasi di daerahnya sendiri? Momentum
Lingkup.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, Dr. KH. Asep Ahmad Fathurrohman, Lc., http://M.Ag., mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga keamanan kota. Â Ajakan tersebut disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, aktivis, buruh, dan kelompok masyarakat sipil, agar tetap
Lingkup.id, SUBANG – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Subang resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dan penilaian rekam jejak untuk pengisian lima jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Pengumuman bernomor 06/PANSEL-JPTP/XI/2026 tersebut ditetapkan pada 6 November 2026, berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 05/PANSEL-JPTP/XI/2026 tertanggal 5 November 2026. Dalam pengumuman tersebut, peserta
Lingkup.id, SUBANG – Polemik pembayaran Iuran Pengembangan Madrasah (IPM) dan Sumbangan Pengembangan Madrasah (SPM) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Subang akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak madrasah. Pihak sekolah menegaskan, pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat tersebut dilakukan melalui komite madrasah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Klarifikasi ini
Lingkup.id, SUBANG – Polemik besaran pembayaran Iuran Pengembangan Madrasah (IPM) dan Sumbangan Pengembangan Madrasah (SPM) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Subang terus menjadi perhatian masyarakat. Munculnya informasi mengenai pengelompokan nominal pembayaran berdasarkan sejumlah grade memunculkan pertanyaan terkait dasar penetapan biaya, mekanisme pemungutan, hingga peruntukan dana yang dihimpun dari siswa maupun orang tua wali.
Lingkup.id, SUBANG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengungkapkan sebanyak 600 ribu kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia kini mendapat tugas tambahan untuk mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut disampaikan Wihaji saat menghadiri Temu Kader Tim Pendamping Keluarga
Lingkup.id, SUBANG – Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Selasa (27/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal di PT BYD, perizinan perusahaan, hingga penegakan peraturan daerah (Perda). Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan ketidaksesuaian data perizinan PT