Rilisan pemerintah (Rilis Dinas/Instansi)
Lingkup.id – Bandung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret dua tersangka, yakni Erwin dan Rendiana Awangga. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pendalaman intensif dan kajian hukum mendalam oleh pihak kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers yang digelar
Lingkup.id, SUBANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Subang bergerak cepat dalam menjaga serta memperbaiki sarana prasarana penunjang jalan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Kabupaten Subang yang maju, nyaman, dan Ngabrett. Salah satu titik yang saat ini mendapat penanganan yakni ruas Jalan D. Kartawigenda. Melalui Bidang Pemeliharaan, tim teknis PUPR melakukan pengerukan
Lingkup.id, SUBANG – PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) turut mendukung program nasional hilirisasi komoditas strategis perkebunan yang diinisiasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Gerakan Tanam Serentak yang dilaksanakan di berbagai sentra perkebunan di Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2024–2029, khususnya mendorong kemandirian bangsa melalui
Lingkup.id, Subang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang melalui Bidang Jalan merespons laporan warga terkait kerusakan ruas jalan Ciasem–Cilamaya di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam akun Instagram PUPR Kabupaten Subang, terlihat telah melakukan penelusuran dan survei langsung ke lokasi guna menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur jalan yang mengalami
Lingkup.id, Subang — Bupati Kabupaten Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi atau yang akrab disapa Kang Rey, mencanangkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Subang. Kang Rey menegaskan, pada tahun 2027 mendatang tidak boleh ada lagi jalan rusak maupun berlubang di seluruh wilayah Kabupaten Subang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
Lingkup.id, Subang – Dunia kesehatan di Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan. Seorang pegawai berinisial E yang diketahui bertugas di UPTD Puskesmas Mariuk, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dua unit mobil rental. Kasus tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, melaporkan dugaan penggadaian kendaraan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan
Lingkup.id, Subang – Dinas Kesehatan Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya menggelar rapat koordinasi selama tiga hari di hotel mewah kawasan Ciater, kini muncul informasi dugaan sejumlah pejabat Dinkes melakukan perjalanan ke Garut pada Sabtu (23/5/2026). Informasi tersebut disampaikan Komunitas Penikmat Kopi Hitam melalui Pram Pratomo Qodarian. Ia mengaku menerima kabar adanya kegiatan
Lingkup.id, Subang – Di tengah keluhan masyarakat soal sulitnya akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga non-BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang justru menggelar rapat koordinasi selama tiga hari di Laska Hotel Ciater, salah satu hotel mewah baru di Subang. Dan diduga pakai anggaran siluman karena tidak tercantum di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinkes
Lingkup.id, Subang – Rumitnya persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bantuan pengobatan di RSUD Subang menuai keluhan warga. Banyak masyarakat kecil menilai proses pengurusan bantuan berobat terlalu berbelit hingga muncul anggapan, “warga miskin dilarang sakit.” Untuk mendapatkan rekomendasi bantuan pengobatan, warga harus melengkapi berbagai dokumen mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Salah satu syarat
Lingkup.id, Subang – Sejumlah warga mengeluhkan banyaknya persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi bantuan pengobatan di RSUD Subang. Proses pengurusan dinilai cukup rumit karena masyarakat harus melengkapi berbagai dokumen dari tingkat RT hingga kecamatan. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya Surat Keterangan Miskin (SKM) yang mencantumkan ID BDT/DTKS (data yang digunakan sebagai acuan utama pemerintah