Rilisan pemerintah (Rilis Dinas/Instansi)
Lingkup.id, Subang – Politisi PDI Perjuangan, H. Sys Santo Delvis, S.H., resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan almarhum Dang Agung, S.Kom, Kamis (7/5/2026). Putra mantan Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda, S.Sos tersebut mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Subang 6 yang meliputi Kecamatan Pagaden, Pagaden Barat, Compreng, dan Cipunagara.
Lingkup.id, Subang – Komisi 3 DPRD Kabupaten Subang melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Kecamatan Purwadadi, Senin (4/5/2026), menyusul viralnya pemberitaan terkait dugaan pencaplokan lahan Situ Citapen oleh aktivitas pembangunan perusahaan. Ketua Komisi 3 DPRD Subang, Oing Abdul Rohim mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPRD terhadap laporan dan keresahan masyarakat yang muncul di
Lingkup.id, Subang – Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang melalui Bidang Pendataan dan Penilaian (Pandanil) akan melakukan pemutakhiran data objek pajak secara menyeluruh mulai Mei 2026 ini. Kepala Bapenda Subang, Yeni Nuraeni melalui Kepala Bidang Pandanil, Deden Sujandika, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan data perpajakan daerah
Lingkup.id, Subang – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang (Bapenda) terus melakukan terobosan inovatif guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi unggulan yang terbukti efektif adalah pembentukan “Tim Opt-Tim” (Tim Optimalisasi), sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk turun langsung ke lapangan. Kepala Bapenda Subang, Yeni Nuraeni, S.Sos., M.AP., mengungkapkan bahwa inisiatif
Lingkup.id, Subang – Pemerintah Kabupaten Subang menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah tersebut tercatat mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang, Yeni Nurani melalui Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak, Rudi Iskandar, mengungkapkan bahwa sektor PBB menjadi penyumbang piutang
Lingkup.id, Subang – Memasuki musim tanam gadu yang diprediksi berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino dan awal musim kemarau pada Mei 2026, ketersediaan pupuk menjadi faktor krusial bagi petani. Kondisi ini penting untuk mendukung percepatan fase vegetatif tanaman sebelum pasokan air mulai berkurang akibat kemarau. PT Pupuk Kujang Cikampek memastikan stok pupuk bersubsidi di Jawa
Lingkup.id, Subang – Panitia Seleksi Calon Direksi BUMD PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) Kabupaten Subang resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi. Dari total 11 pelamar, sebanyak 8 orang dinyatakan lolos setelah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 06/PANSEL/DIR-BPR/2026 yang diterbitkan berdasarkan keputusan panitia seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Subang. Adapun
Lingkup.id – Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai sumber energi (diversifikasi energi) agar tidak bergantung pada satu sumber energi. Dengan begitu, masyarakat bisa menghindari dampak kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan,
Lingkup.id – Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait sorotan publik atas biaya pemeliharaan Masjid Al Jabbar yang disebut mencapai Rp22 miliar per tahun. Angka fantastis tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan di media sosial yang menelusuri data APBN dan APBD menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dalam unggahan akun Instagram @assai_id, disebutkan anggaran
Lingkup.id – Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang 2025. Capaian itu menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan daerah dengan skor 3,6672 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Barat turun menjadi 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa pada