November 12, 2026
Bandung, Jawa Barat
Informasi Jawa Barat Olahraga & Kesehatan Pemerintah Peristiwa Subang

Anggaran Porprov Subang Rp4,5 Miliar Anggaran Koni Masuk DPA Disparpora, Publik Perlu Tahu Mekanisme dan Penggunaannya

Lingkup.id, SUBANG – Penganggaran kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Subang yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) sebesar Rp4,5 Miliar menjadi sorotan.

Transparansi terkait mekanisme pengelolaan hingga penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai penting agar pelaksanaannya dapat diketahui dan diawasi masyarakat.

Menurut Ketua Garda Wali Songo, Ade Sahid, penempatan anggaran Porprov dalam DPA Disparpora pada dasarnya bukan merupakan indikasi adanya kejanggalan ataupun penyimpangan. Namun, mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana tetap perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah, hal yang perlu menjadi perhatian bukan hanya mengenai perangkat daerah yang menampung anggaran, tetapi juga kesesuaian program dengan tugas dan fungsi dinas, dasar perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan,” jelas Ade. Kamis, (12/11/2026).

Ditambahkan Ade, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tata kelola belanja daerah, termasuk mekanisme belanja hibah.
Setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat penjelasan dari Disparpora Kabupaten Subang terkait pengelolaan anggaran Porprov.

Pertama, menyangkut kewenangan Disparpora. Perlu dipastikan apakah penganggaran Porprov telah sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, khususnya dalam program pembinaan dan pengembangan olahraga.

Kedua, mekanisme pengelolaan anggaran. Publik perlu mengetahui apakah dana tersebut dikelola langsung oleh Disparpora atau disalurkan melalui mekanisme hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang. Sebab, kedua mekanisme tersebut memiliki ketentuan administrasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berbeda.

Ketiga, dasar penganggaran. Seluruh alokasi dana harus memiliki landasan yang jelas dalam dokumen perencanaan, APBD, serta DPA yang telah ditetapkan.

Baca juga :  Jabar Siap Bebaskan Lahan Untuk Bangun Koperasi Merah Putih

Keempat, penggunaan anggaran. Sejumlah kebutuhan kontingen, mulai dari akomodasi, transportasi, uang saku atlet, perlengkapan pertandingan, hingga kebutuhan operasional lainnya, harus dibelanjakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Kelima, transparansi dan pertanggungjawaban. Setiap penggunaan anggaran harus didukung bukti pengeluaran, laporan pelaksanaan kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa sesuai mekanisme pengawasan keuangan daerah.

“Persoalan dapat muncul apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Misalnya, anggaran tercantum sebagai kegiatan Disparpora, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada pihak lain tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan,’ tambah Ade Sahid.

Begitu pula apabila terdapat pengeluaran di luar peruntukan DPA atau pertanggungjawaban penggunaan dana tidak dilengkapi dokumen yang memadai.

Karena itu, keterbukaan Disparpora Kabupaten Subang menjadi penting. Penjelasan mengenai besaran anggaran Porprov, rincian kegiatan, mekanisme pencairan, pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana, hingga laporan realisasi anggaran perlu disampaikan kepada publik.

Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana alokasi APBD tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan atlet dan kontingen Kabupaten Subang dalam mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Pada prinsipnya, anggaran olahraga merupakan bagian dari uang rakyat yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, diperlukan klarifikasi serta pemeriksaan oleh pihak berwenang agar persoalan tersebut dapat diketahui secara objektif.

“Transparansi anggaran Porprov bukan bertujuan menghambat pembinaan olahraga ataupun mengganggu persiapan atlet. Sebaliknya, keterbukaan diperlukan untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi atlet, mendukung prestasi, serta mendorong kemajuan olahraga Kabupaten Subang,” pungkas Ade Sahid.(HR)

Lingkup.id Banner Iklan 960 x 150 px