Lingkup.id, Tasikmalaya – Aktivis muda yang juga Pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan langsung ke Kabupaten Tasikmalaya menyusul penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pengungkapan kasus di tingkat pusat harus diikuti dengan penelusuran dugaan praktik serupa di daerah.
Ilham menilai Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengusutan perkara tersebut. Ia meminta KPK, Kejaksaan, maupun Polri tidak hanya melakukan penyelidikan dari pusat, tetapi turun langsung ke lapangan untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.
“Saya mendesak APH, baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri, agar tidak bekerja dari belakang meja. Turun ke Tasikmalaya. Bongkar sampai akar,” tegas Ilham, Selasa, 7/9/2026.
Menurut Ilham, terdapat sejumlah indikasi yang selama ini menjadi pembicaraan di masyarakat. Di antaranya dugaan praktik jual beli titik pendirian dapur umum serta penguasaan puluhan dapur oleh satu orang pengurus paguyuban (Ternak Yayasan). Selain itu, ia juga menyinggung adanya dugaan jual beli data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ilham juga menyoroti keberadaan Paguyuban Yayasan dan Mitra MBG di lapangan. Menurutnya, lembaga yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan, justru diduga tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya.
“Paguyuban itu malah jadi alat kongkalikong para kapitalis lokal yang serakah. Mereka tidak mengawal program, tapi mengatur proyek demi profit pribadi. Rakyat hanya jadi stempel,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila dugaan praktik tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka program yang diperuntukkan bagi masyarakat berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kalau rantai ini tidak diputus, program untuk rakyat hanya jadi bancakan elite. Yang lapar tetap lapar, yang kenyang makin kenyang,” ujarnya.
Ilham juga menyatakan bahwa KNPI Kabupaten Tasikmalaya siap mengawal proses hukum yang berjalan serta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Menurutnya, kehadiran langsung aparat penegak hukum di daerah penting untuk mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun intimidasi terhadap saksi.
“Ini momentum bersih. Pusatnya sudah kena, sekarang giliran jaringannya di daerah. Tasikmalaya harus jadi contoh penegakan hukum yang serius,” tutup Ilham.
